Begini Skenario Interpelasi BBM Versi Golkar

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 25 November 2014 05:37 WIB

Ribuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. Mereka menuntut kenaikan upah minimun Kota Tangerang serta menolak kenaikan harga BBM. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, Bambang Soesatyo, mengaku merasa optimistis bakal mengumpulkan dukungan dari mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.




Sejak diluncurkan siang tadi, hingga kini tim inisiator sudah mengumpulkan lebih dari 100 tanda tangan. “Kami yakin hingga Rabu akan terkumpul lebih dari 300 tanda tangan,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin, 24 November 2014. (Baca: Jokowi: Puluhan Kali BBM Naik Tidak Interpelasi)

Menurut Bambang, rencananya pengajuan penggunaan hak interpelasi akan disampaikan kepada pimpinan DPR pada Rabu siang. Setelah dukungan diserahkan pimpinan, kata Bambang, akan membawa usulan itu ke Badan Musyawarah. Selanjutnya Badan Musyarawah akan menentukan pelaksanaan paripurna.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini mengatakan sejauh ini, inisiator tidak mempersoalkan waktu paripurna. “Yang penting bagi kami dukungan ini sudah disampaikan ke pimpinan. Selanjutnya silakan paripurna memutuskan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, saat ini, terdapat dua skenario pelaksanaan paripurna. Pertama, paripurna bisa dilaksanakan sebelum masa reses yang dimulai 5 Desember hingga 12 Januari. Sedangkan pemanggilan pemerintah bisa dilakukan setelah reses. Selama masa reses itu pula, para pendukung interpelasi bakal menyerap lebih banyak aspirasi dari masyarakat. Dengan skenario ini Presiden Jokowi, kata Bambang, bakal mendapat waktu lebih untuk mengumpulkan jawaban. (Baca: Galang Dukungan Interpelasi Jokowi Dimulai)




Skenario kedua, kata Bambang, paripurna penetapan interpelasi digelar setelah masa reses. Dengan skenario, kata dia, DPR punya waktu lebih banyak untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. DPR juga lebih leluasa turun ke masyarakat dan menggalang dukungan interpelasi. “Selama reses kami juga bisa menguatkan konsolidasi dukungan dari internal Dewan.”

Jika paripurna menyetujui interpelasi, Bambang berharap Presiden Jokowi bakal datang langsung memberi penjelasan. Kehadiran presiden, menurut Bambang, menunjukkan itikad baik untuk meluruskan perbedaan pendapat tentang alasan menaikkan harga BBM. “Masa mengumumkan kenaikan Jokowi berani tampil langsung, menghadapi DPR tidak,” ujar Bambang.

Wacana penggunaan hak interpelasi muncul setelah Jokowi mengurangi subsidi untuk bahan bakar premium dan solar. Sejak saat itu sejumlah politikus DPR mulai menggulirkan interpelasi. Bambang Soesatyo merupakan salah satu dari delapan belas inisiator hak interpelasi. Pengumpulan tandatangan pun mulai digulirkan sejak siang ini.





IRA GUSLINA SUFA




Berita Terpopuler
Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME







Advertising
Advertising




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya