Ribuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. Mereka menuntut kenaikan upah minimun Kota Tangerang serta menolak kenaikan harga BBM. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo karena telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. (Baca: Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas)
Politikus Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan syarat minimal pelaksanaan interpelasi adalah harus disetujui paling sedikit oleh 25 anggota. "Setelah itu diusulkan ke paripurna," kata Yandi, saat dihubungi Ahad, 23 November 2014. Penggalangan tanda tangan interpelasi BBM itu, menurut Yandri, bersifat perseorangan dan bukan dari sikap partai. (Baca: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)
Fraksi yang mendorong interpelasi BBM antara lain PAN, Gerindra, dan PKS. Fraksi PAN terdiri dari 48 anggota, Gerindra 73 orang, dan PKS 40 orang. Jika semua anggota ketiga fraksi itu membubuhkan tanda tangan, maka totalnya sebanyak 161 orang. (Baca: Soal Interpelasi BBM, Begini Sikap SBY)
Sedangkan, fraksi yang belum memutuskan apakah akan mengajukan interpelasi atau tidak adalah Demokrat dengan 60 anggota, Golkar 90 orang, dan PPP dengan 39 anggota. Ketiga fraksi yang apabila ditotal jumlah anggotanya sebanyak 189 orang ini, menunggu jawaban Presiden Joko Widodo sebelum menggunakan hak interpelasi. (Baca: Interpelasi DPR Bisa Timbulkan Kegaduhan Politik)
Sementara itu, empat fraksi pendukung pemerintah terus berupaya melobi agar hak interpelasi BBM kandas. Mereka adalah fraksi PDIP dengan 106 anggota, Hanura 16 anggota, PKB 47 anggota, dan NasDem dengan 36 anggota. Jumlah keseluruhannya sebanyak 205 anggota. (Baca juga: Jokowi: Puluhan Kali BBM Naik Tidak Interpelasi)
