Suasana rapat Paripurna di gedung MPR/DPR-RI Jakarta,(16/9). Rapat tersebut tindak lanjut atas keterangan Presiden tentang Interpelasi Kenaikan Harga Bahan Pokok yang akan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah. TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggalang dukungan penggunaan hak interpelasi. Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menjelaskan desakan itu digulirkan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. (Baca: Jokowi: Puluhan Kali BBM Naik Tidak Interpelasi)
"Setelah menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah fraksi, kami, seluruh pimpinan fraksi, sepakat untuk memfasilitasi hak anggota menanyakan masalah kenaikan BBM," ujar Ade ketika menggelar keterangan pers di ruang Fraksi Partai Golkar, DPR RI, Senin, 24 November 2014. (Baca: 10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp 1.300 T)
Menurut Ade, selain menggalang dukungan di internal, DPR akan turun ke masyarakat untuk mengetahui dampak kenaikan BBM. Pengusung interpelasi, kata Ade, juga akan memeriksa harga bahan pokok yang beredar di masyarakat. "Kami akan turun langsung ke jalan," ujar Ade. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)
Ade mengatakan dukungan interpelasi dinyatakan lewat pengumpulan tanda tangan. Saat ini interpelasi sudah ditandatangani 18 anggota. Mereka berasal dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Anggota Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan inisiatif ini merupakan hak setiap anggota dan tak terkait dengan koalisi di parlemen. Bamsat meyakini dukungan itu akan terus mengalir dari sejumlah anggota yang lain. "Ini sudah sesuai UU MD3. Minimal 25 orang, kami akan jalan," ujarnya.
