Para buruh dari berbagai elemen membentangkan spanduk dan melakukan aksi jalan kaki saat berunjuk rasa memperingati Hari Buruh, di Semarang, Jateng (1/5). Mereka antara lain menuntut penghapusan sistem kerja kontrak. ANTARA/R. Rekotomo
TEMPO.CO, Semarang - Para aktivis buruh di Semarang akan mengerahkan massa untuk menggelar unjuk rasa menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah, pada Selasa, 25 November 2014. "Target kami ada 10 ribu buruh," kata Sekretaris Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Nanang Setyono di Semarang, Senin, 24 November 2014.
Selain menginap di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, para buruh juga berencana akan akan memblokir Jalan Tol Gayamsari, Semarang. "Rencananya kami memblokir tol," kata Nanang. Namun untuk aksi blokir jalan itu masih melihat perkembangan sejauh mana keseriusan DPRD membantu buruh. (Baca juga: Tuntut Kesejahteraan, Buruh Semen Indonesia Demo)
Hari ini sejumlah aktivis buruh mendatangi kantor DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi mengenai penetapan upah minimum yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Nanang, UMK yang ditetapkan Gubernur masih jauh dari harapan buruh. "Kami menghitung dampak kenaikan BBM bisa sampai 35 persen, tapi penambahan UMK hanya 2 persen," kata Nanang. Parahnya lagi, kata Nanang, dari 35 kabupaten/kota ada 11 daerah yang UMK-nya tidak naik. (Baca juga: Kadin: UMP DKI Paling Tinggi Rp 2,7 Juta)
Buruh mendesak DPRD Jawa Tengah menggunakan kewenangannya untuk membantu buruh. Kedatangan buruh diterima Wakil Ketua DPRD Ahmadi dan beberapa anggota Komisi E. "Kami akan panggil beberapa pihak terkait untuk meminta keterangan," kata Ahmadi. (Baca juga: Buruh Tuntut Upah Rp 3,1 juta, Ahok Gemas)
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar buruh tidak melakukan aksi blokir jalan. "Janganlah, nanti ekonomi macet," kata Ganjar, Jumat pekan lalu.
Ganjar merasa sudah melibatkan berbagai pihak sebelum menetapkan UMK, seperti buruh, DPRD, dan pengusaha. Tapi, selalu ada yang tidak puas. Ganjar menawarkan agar ada konsep angka absolut yang bisa diterima semua pihak. Misalnya, kesepakatan setiap tahun UMK naik 10 persen.
