Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (kanan), bertanya kepada pengunjung soal kelayakan fasilitas saat sidak ke TKI Lounge Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, 28 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Walk Free Foundation, Khatarine Bryant, menyebutkan ada dua masalah perbudakan modern di Indonesia. Masalah pertama adalah persoalan buruh migran. "Banyak sekali penduduk Indonesia yang ke luar negeri untuk bekerja," katanya pada acara Peluncuran Global Slavery Index 2014, Selasa, 18 November 2014. (Baca juga: Menteri Hanif: Penampungan Calon TKI Mirip Tahanan)
Saat sudah bekerja di luar negeri, para buruh migran ini akhirnya dijebak oleh majikannya. Khatarine banyak menemukan kasus buruh migran asal Indonesia yang mengalami berbagai masalah di luar negeri. "Saya yakin, Migrant Care memiliki banyak pekerjaan untuk melindungi buruh migran itu," ujarnya. Migrant Care adalah lembaga nonpemerintah pemerhati buruh migran. (Baca juga: Menteri Hanif Ancam Tutup Penampungan TKI Ilegal)
Masalah kedua, menurut Khatarine, adalah perkawinan paksa. "Contohnya, anak kecil dipaksa untuk menikahi orang yang jauh lebih tua," kata Katherine. (Baca juga: TKI Hongkong Tewas, Gubernur Ganjar Turun Tangan)
Tahun ini terjadi peningkatan korban perbudakan modern sebesar 20 persen dibandingkan tahun 2013. Global Slavery Index 2013 menyebut korban perbudakan modern mencapai 29,7 juta orang, dan jumlah itu mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 35,8 juta orang.
Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan banyaknya kasus buruh migran yang terjadi di Indonesia. Ia menemukan praktek perbudakan modern dalam skema penempatan buruh migran di luar negeri. "Dalam proses rekrutmen mereka dijebak di negara tujuan, mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan perkosaan," katanya.
