Anggota Komisi VIIl DPR Jazuli Juwaini. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini akan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak interpelasi terkait dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 oleh pemerintah.
"Menaikkan harga memang hak presiden, tetapi kami punya ruang mempertanyakan kebijakan itu," kata Jazuli saat ditemui di Ruang Rapat Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 18 November 2014.
Dia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat dan bukan merupakan pilihan kebijakan yang baik karena bertepatan dengan turunnya harga minyak dunia. Selain itu, kata Jazuli, kenaikan harga BBM berpengaruh signifikan pada inflasi, memperburuk pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan jumlah pengangguran juga kemiskinan. (Baca: Menteri Jonan: Kenaikan Tarif Angkutan Naik 10 Persen)
Peningkatan ruang fiskal pemerintah, menurut dia, dapat diinisiasi dengan meningkatkan penerimaan negara (pajak dan bukan pajak) tanpa perlu mencabut subsidi BBM. "Hal itu memungkinkan kalau melihat tax ratio yang masih potensial untuk ditingkatkan," kata Jazuli. Selain peningkatan tax ratio, Jazuli menilai belanja barang dan pegawai masih memungkinkan untuk dihemat. (Baca: Fadli Zon Kecam Kebijakan Jokowi Naikkan Harga BBM)
Jazuli menduga pemerintah telah melangar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014 Pasal 14 ayat (13). Peraturan itu menyebut anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.
Atas penolakan ini, PKS mengusulkan 12 poin agar ruang fiskal pemerintah dapat diatur. Misalnya memperbaiki kinerja BUMN di bidang energi, mendorong Pertamina dan PLN memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang tetap, dan memperbaiki sistem transportasi massal termasuk konversi BBM ke bahan bakar gas.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
