TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil bekas Ketua Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Romahurmuziy.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Romi dipanggil terkait dengan kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau ke Kementerian Kehutanan.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GM (Gulat Manurung)," ujar Priharsa di kantornya, Selasa, 18 November 2014. (Baca: KPK Kaji Peran Kemenhut dalam Kasus Suap Hutan)
Hingga pukul 11.22 WIB, Romi belum terlihat di gedung komisi antirasuah. Belum diketahui kaitan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu dengan kasus suap ini.
Selain Romi, KPK juga memeriksa Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun. Gulat juga diperiksa sebagai tersangka. (Baca: Pengacara Annas Maamun Seret Kementerian Kehutanan)
Pengusaha kelapa sawit itu diduga menyuap Annas Maamun. Tujuan pemberian suap itu adalah agar status hutan tanaman industri seluas 140 hektare di Kabupaten Kuatan Singingi, Riau, diubah menjadi area peruntukan lainnya.
Penetapan keduanya sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan di rumah Annas, Perumahan Citra Grand, Cibubur, Jakarta, Kamis, 25 September 2014.
Dalam operasi tersebut, KPK menyita duit Sin$ 156 ribu dan Rp 500 juta yang diduga diberikan Gulat kepada Annas. KPK juga mengamankan duit US$ 30 ribu dalam operasi yang sama. (Baca: MA Perberat Hukuman Bekas Gubernur Rusli Zainal)
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Annas mengaku duit US$ 30 ribu tersebut bukan pemberian dari pihak lain. Annas juga mengaku merevisi alih fungsi hutan Riau karena sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan.
LINDA TRIANITA
Terpopuler
Harga BBM Naik, Mahasiswa Mulai Menggelar Demo
Begini Aliran Uang Kasus Bus Transjakarta
Relokasi, Ahok: Pendatang Pulang Kampung Saja
Harga BBM Naik, Polisi Siaga I
Harga BBM Naik, Demonstran HMI Blokir Jalan Cikini
Berita terkait
KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI
20 menit lalu
KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.
Baca SelengkapnyaUsai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara
25 menit lalu
Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?
2 jam lalu
Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?
Baca SelengkapnyaPN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi
3 jam lalu
PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.
Baca SelengkapnyaEksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU
3 jam lalu
Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.
Baca SelengkapnyaAdu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta
5 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.
Baca SelengkapnyaAktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah
5 jam lalu
Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
6 jam lalu
Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?
Baca SelengkapnyaUsut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila
6 jam lalu
Nayunda Nabila dan pihak biro perjalanan swasta akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan pencucian uang Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik
7 jam lalu
Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.
Baca Selengkapnya