Ilustrasi penyitaan barang bukti narkotika sabu. Tempo/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 20 kampus dari 120 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk satuan tugas anti-narkoba. Tujuannya adalah menyangkak peredaran narkoba di kampus dan mencegah warga kampus menjadi pengedar ataupun pengguna narkoba. Langkah ini dilakukan menyusul penangkapan Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin Musakkir dalam kasus sabu.
“Persoalan narkoba tidak monopoli Badan Narkotika Nasional (BNN) saja,” kata Kepala BNN DIY Budiharso saat dihubungi Tempo, Senin, 17 November 2014. (Baca juga: Kesamaan Skandal Sabu Profesor Unhas dan Tessy )
Beberapa kampus yang telah membentuk satgas tersebut antara lain Universitas Gadjah Mada dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Bahkan UAD membentuk empat satgas karena kampusnya tersebar di empat tempat yang berbeda. (Baca juga: Profesor Narkoba' Unhas Ini Juga Pembina Karate )
Pengguna narkoba yang tertangkap tangan, menurut Budiharso, harus tetap menjalani proses hukum. Hanya, sanksi yang diputuskan majelis hakim diharapkan berupa rehabilitasi, berbeda dengan hukuman bagi pengedar narkoba yang harus berupa hukuman penjara. Sedangkan pengguna narkoba yang melapor semestinya langsung diberi pengobatan dan rehabilitasi, bukan menjalani proses hukum.
“Kami tekankan sejak awal, narkoba tidak hanya menimpa orang yang tak sekolah, tapi juga pascasarjana. Tak hanya mahasiswa, tapi juga pejabat kampus,” kata Budiharso.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Edy Suandi Hamid menjelaskan, upaya mencegah narkoba masuk kampus sudah dilakukan Aptisi sejak Oktober lalu.
Dalam rapat pleno Aptisi di Bandung, kata Edy, para pengurus pusat sepakat mendorong setiap kampus untuk merehabilitasi warga kampus yang menjadi pengguna narkoba. Tugas merehabilitasi tersebut langsung berada di bawah tanggung jawab wakil rektor bidang kemahasiswaan.
