TEMPO.CO, Bojonegoro - Majelis Ulama Indonesia Bojonegoro menolak keras rencana pemerintah mengosongkan kolom agama di kartu tanda penduduk elektronik. Alasannya, pengosongan kolom agama yang digagas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu justru membingungkan masyarakat. "Itu ide yang membingungkan umat," ujar Ketua MUI Bojonegoro Djauhari Hasan, Senin, 10 November 2014.
Djauhari mengatakan pengosongan kolom agama di KTP dinilai tidak masuk akal. Selain bisa membingungkan umat beragama, juga akan menambah ruwet identitas. Terutama jika menyangkut tata pelaksanaan beribadah. (Baca pendapat lainnya: Kontras Mendukung Kolom Agama di KTP Dihapus)
Dia mencontohkan bila ada seorang yang meninggal dunia. Jika di KTP orang tersebut tidak terdapat identitas agama, bisa mempersulit penanganan jenazahnya.
"Apakah jenazah itu mau dimakamkan dengan cara Islam atau bukan. Ini baru contoh kecil saja," ujar Djauhari. MUI Bojonegoro, kata dia, sependapat dengan MUI pusat yang menolak rencana Menteri Tjahjo Kumolo. (Baca: Soal Kolom Agama di KTP, Kejawen Dorong Paguyuban)
Bupati Tuban Fatkhul Huda belum merespons saat dimintai tanggapan soal pengosongan kolom agama di KTP tersebut. Fatkhul yang juga mantan Ketua Nahdlatul Ulama Tuban belum memberikan jawaban pada pesan pendek yang dikirim Tempo.
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengikuti saran para tokoh agama ihwal pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk elektronik. Menurut Tjahjo, pihaknya hanya mengatur masalah administrasi, sedangkan soal aliran kepercayaan berada di ranah Kementerian Agama. (Baca: Pengosongan Kolom Agama di KTP Tunggu Fatwa Menag)
"Kalau tak setuju, tidak ada masalah. Namun, harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya supaya semua warga negara dapat mendapat hak yang sama," ujar Tjahjo setelah mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata.
Tjahjo mengatakan penganut aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui negara masih kesulitan mendapatkan KTP elektronik dan surat-surat lainnya apabila tidak mengaku memeluk salah satu dari enam agama tersebut. "Apa iya mereka tak bisa punya KTP?" katanya. (Lihat juga: Kolom Agama di KTP Acap Rugikan Penganut Penghayat)
