Foto SBY-Boediono Masih Dipajang di Gedung DPR  

Reporter

Kamis, 6 November 2014 18:02 WIB

Seorang anggota Kepolisian berjalan melewati baliho raksasa ucapan selamat acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di halaman kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, ruang GBHN di kantor Dewan Perwakilan Daerah, Kompleks Parlemen, Senayan, ternyata belum memajang foto presiden dan wakil presiden yang baru. Foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono masih terpajang di dinding ruangan tempat rapat kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota DPD itu pada Kamis, 6 November 2014.

Dalam rapat yang digelar selama hampir tiga jam di ruangan itu, tidak ada peserta rapat yang menyadari keberadaan foto tersebut. Hanya sejumlah wartawan yang ramai-ramai mengabadikan foto tersebut sembari tersenyum. "Ada-ada saja di sini. Sekretaris Jenderal DPD-nya ke mana, ya? Itu, kan, (mengganti foto) tugasnya mereka," ujar Iren, 26 tahun, wartawati yang meliput rapat kerja tersebut.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan sejumlah isu menyangkut kondisi pembangunan di daerah.

Sejumlah anggota DPD memberi masukan tentang kondisi daerah masing-masing. Masukan mereka terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat daerah dalam menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada November 2014.

AMOS SIMANUNGKALIT




Baca juga:
Bos Tekstil Bunuh Diri, Tetangga Tidak Tahu
Dikritik, Pemecatan Siswa karena Status Facebook
Kebakaran Sabana Tengger Capai 2 Ribu Hektare
Menteri Susi Siap Mundur Jika Birokrasi Lamban
Sidang Penghina Prabowo Dilanjutkan

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya