TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah mengurangi keikutsertaan swasta dalam pengurusan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Peran pemerintah minim. Semua dialihdaya ke swasta melalui PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia)," kata Anis saat dihubungi, Kamis, 6 November 2014. (Baca: MigrantCare:PJTKI Nakal Menjamur Karena Dibiarkan)
Menurut Anis, pihak swasta lebih banyak memikirkan keuntungan ketimbang mengurus perlindungan TKI. Dalam aturan, Anis melanjutkan, perlindungan terhadap TKI hanya tertuang dalam beberapa pasal. "Sisanya itu tentang bisnis dan untung-untungan untuk swasta," kata Anis.
Ada banyak PJTKI nakal, kata Anis, karena masih ada hubungan antara PJTKI dan sejumlah tokoh penting partai politik dan pemerintah. Hubungan itu membuat PJTKI lebih leluasa beroperasi. "Ada keuntungan di balik meja dari hubungan ini." (Baca: Kemenlu Dipuji Tangani Kasus Pembunuhan Hong Kong)
Anis menambahkan, banyaknya penyokong PJTKI dari oknum pemerintah dan partai politik menyebabkan kenakalan PJTKI di sejumlah wilayah di Indonesia dibiarkan. "Pemerintah membiarkan PJTKI nakal. Padahal mereka berada tidak jauh dari kantor pemerintahan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak ke penampungan TKI di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. (Baca; KPK Akan Panggil BNP2TKI Terkait Pemerasan TKI)
Menteri Hanif sempat mengamuk dan berteriak-teriak lantaran tidak diperbolehkan masuk oleh petugas jaga tempat itu. Hanif bahkan memanjat pagar agar bisa meninjau isi rumah dua lantai itu. Hanif menilai penampungan TKI itu sangat tidak layak dan tidak sesuai dengan peraturan.
Hanif menemukan 43 calon TKI dalam kondisi buruk. Mereka belajar, makan, dan tidur beralaskan kasur busa tipis di sebuah ruangan berukuran 4 x 3 meter. Rumah itu pun hanya menyediakan satu kamar mandi.
