KPK Sindir Pemda Soal Dana Hibah dan Bansos  

Reporter

Kamis, 6 November 2014 11:51 WIB

Sejumlah awak media berselfie ria dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad usai sesi pengambilan gambar di ruangan jumpa pers Gedung KPK, Jumat 15 Agustus 2014. Dalam kesempatan tersebut Abraham Samad sekaligus melakukan Halal Bihalal dengan sejumlah Wartawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan masih banyak pemerintah daerah yang belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan dana bantuan sosial yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat. Padahal, kata dia, pelaporan tersebut bertujuan menghilangkan celah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

"Penggunaan dana tersebut berpotensi disalahgunakan," kata Abraham dalam acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2014 di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 November 2014.

Dana hibah dan bantuan sosial biasanya mendapat porsi nilai yang besar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masalah kerap timbul karena sistem pemberian dana tersebut tak mencantumkan penerima yang sudah diverifikasi. (Ini diduga pernah terjadi di Pemerintah Provinsi Banten. Diduga, Rp 33 miliar mengalir ke klan Gubernur Atut Chosiyah Chasan. Simak beritanya di sini)

Di beberapa provinsi, kata Abraham, penerima bantuan sosial bahkan tak harus mengajukan proposal kepada satuan kerja perangkat daerah terkait. "Warga tidak mengajukan proposal, lalu tiba-tiba mereka dapat," kata Abraham. (Baca juga: Sunat Sana-sini Dana Hibah di Banten)

Hal lain yang juga disoroti KPK, Abraham mengatakan, yakni pemerintah daerah biasanya menurunkan target penerimaan pajak. Hasil perhitungan proyeksi potensi penerimaan sebenarnya lebih besar dibanding nilai yang ditargetkan. Pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah mengklaim target tersebut terpenuhi.

Abraham mengimbau agar kasus tersebut tak terjadi di DKI Jakarta. Ia menuntut akuntabilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di setiap provinsi. DKI, kata dia, harus diajak berperan aktif mengawasi rencana pembangunan yang disusun pemerintah. "Musyawarah perencanaan pembangunan jangan lagi sekadar formalitas," katanya.

LINDA HAIRANI

Topik Terhangat
TrioMacan Dibekuk | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok




Berita Terpopuler
Fahri Hamzah: Kartu Pintar dan Sehat Jokowi Ilegal
Kisah Jokowi dan Gulai Kepala Kakap
Di Makassar, Jokowi Pesan Gulai Kakap Merah
Sidak Penampungan TKI, Menteri Hanif Lompat Pagar










Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

10 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

11 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

12 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

13 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

14 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

1 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya