TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Policy Studies (IPS) meluncurkan buku berjudul 100 Janji Jokowi-JK. Buku tersebut berisi 100 janji Jokowi dan Jusuf Kalla yang dirangkum dari berbagai media massa selama kampanye pemilihan presiden 2014. (Baca: Fadly Zon: Tak Patut BBM Naik)
"Buku ini merupakan pesan terhadap janji-janji mereka," kata Direktur Eksekutif IPS Tri Muhammad Andika di Kampung Poncol, Jakarta Timur, Selasa, 4 November 2014. Peluncuran buku 100 Janji Jokowi-JK juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon; bekas anggota DPR, Nurul Arifin; anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi; dan budayawan Betawi, Ridwan Saidi. (Baca: Solusi Fadli Zon Soal DPR Tandingan)
Andika mengatakan penerbitan buku ini bisa dijadikan pelajaran politik bagi masyarakat. Masyarakat, menurut Andika, bisa mengingat dan menagih janji-janji yang diumbar Jokowi ketika berkampanye. Dengan terbitnya buku ini, Andika berharap para politikus selalu mengingat bahwa janji kampanye harus bisa dipertanggungjawabkan. "Buku berisi 99 janji kampanye dan 1 janji sumpah jabatan," ujar Andika.
Fadli Zon mengapresiasi buku ini. Menurut politikus Gerindra ini, buku tersebut bisa menjadi pelajaran untuk dirinya sendiri dalam memegang janji sebagai pimpinan DPR. "Buku ini bagus untuk semua politikus," ujarnya. (Baca: Gerindra Tak Dukung Kenaikan Harga BBM)
Fadli mencontohkan janji Jokowi yang dimasukkan ke buku tersebut. Dia meminta Jokowi menepati janji mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk setiap desa dan santunan Rp 1 juta per bulan bagi warga miskin. "Jangan sampai janji-janji yang bagus ini tidak terealisasi," katanya.
ANDI RUSLI
Topik terhangat:
TrioMacan | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok
Berita terpopuler lainnya:
3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN
Raden Nuh Sempat Melawan Saat Ditangkap
Cara Menteri Susi Berantas Pencurian Ikan
Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
1 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
2 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
3 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
3 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
8 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
8 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
9 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
9 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
16 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
17 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya