Ini Susunan Pimpinan Komisi Versi DPR Tandingan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 4 November 2014 17:00 WIB

Sidang paripurna DPR tandingan di ruang KK 2, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat versi koalisi Jokowi, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Sementara Ida Fauziah dari Partai Kebangkitan Bangsa, menetapkan komposisi jatah pimpinan komisi Alat Kelengkapan Dewan.

"Prosesnya dengan proposional dan berdasarkan keputusan musyawarah," ujar Ida dalam sidang paripurna di Ruang Badan Musyawarah, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 4 November 2014. (Baca: Pemekaran Komisi Hanya Akomodasi DPR Tandingan)

Menurut Ida, proses penetapan komposisi jatah pimpinan komisi ini nantinya akan mengacu kepada tata tertib DPR. "Dengan memperhatikan kuorum anggota dan kuorum fraksi," kata Ida. Sehingga, ujar Ida, penentuan yang akan dipimpin oleh wakil ketua sementara itu tidak boleh mengabaikan fraksi yang belum hadir.

"Untuk yang fraksi yang belum hadir akan kami undang terus," katanya. Adapun, dalam sidang paripurna versi KIH ini yang hadir, yakni PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP. sedangkan lima fraksi tidak hadir, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. (Baca: Gaji Belum Cair, Anggota DPR 'Makan Tabungan' )

Bahkan, kata Ida, penetapan tidak bisa disepakati bila tata tertib itu tidak dapat dipenuhi semua. "Kami akan terus sabar menunggu."

Berikut pembagian jatah proposional pimpinan alat kelengkapan DPR versi koalisi Jokowi:

- PDIP jumlah anggota 109, berhak mendapatkan 3 ketua dan 9 wakil ketua.
- Golkar jumlah anggota 91, berhak mendapatkan 3 ketua dan 7 wakil ketua
- Gerindra jumlah anggota 72, berhak mendapatkan 2 ketua dan 6 wakil ketua.
- Demokrat jumlah anggota 61, berhak mendapatkan 2 ketua dan 5 wakil ketua.
- PAN jumlah anggota 48, berhak mendapatkan 1 ketua dan 5 wakil
- PKB jumlah anggota 47, berhak mendapatkan 1 ketua dan 4 wakil ketua.
- PKS jumlah anggota 40, berhak mendapatkan 1 ketua 4 wakil ketua.
- PPP jumlah anggota 39, berhak mendapatkan 1 ketua 3 wakil ketua
- NasDem jumlah anggota 36, berhak mendapatkan 1 ketua dan 3 wakil ketua
- Hanura berhak mendapatkan 1 ketua 1 wakil ketua.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Mantan Suami Susi Kewalahan Diwawancarai Media
Vin Diesel: Paul Walker Adalah Malaikat
Rihanna Berutang Budi pada Chris Brown
Dijauhi Sahabat, Selena Gomez Punya Teman Baru

DPRDPR

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi