Anggota Golkar yang dipecat Nusron Wahid bersama Wakil Ketum DPP Barisan Muda Kosgoro Lamhot Sinaga (kiri) beri keterangan pers, di Jakarta, 11 Agustus 2014. Pertemuan juga terkait penonaktifan dan pemecatan sejumlah elite oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Leo Nababan mendesak agar Ketua Umum Aburizal Bakrie memenuhi janjinya dahulu daripada maju kembali sebagai calon ketua umum.
Di musyawarah nasional Riau 2009, Aburizal berjanji membangun gedung sebanyak 45 lantai, memberikan dana abadi Rp 1 triliun, yang digunakan sebagai dana bantuan kampanye pemilihan kepala daerah. (Baca: Politikus Golkar Ini Janji Gabung ke Kubu Jokowi)
"Jika Aburizal mau maju, penuhi dulu janji-janji yang pernah disampaikan!" kata Leo di kantor Agung Laksono Center di bilangan Menteng, Senin, 3 November 2014. "Tak satu pun janji itu dipenuhi."
Leo Nababan membandingkan kinerja Aburizal dengan Muhaimin Iskandar, yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa secara aklamasi.
"Mereka menang besar dalam pemilihan legislator," kata Leo. Sedang di bawah kepemimpinan Aburizal, kata Leo, jumlah kursi Golkar di DPR justru turun. "Mari kita berkaca." (Baca: Nyalon Ketum Golkar, Priyo Budi Santoso Safari)
Juru bicara tim pemenangan Agung Laksono, Lamhot Sinaga, berharap tidak ada politik uang dalam munas nanti. Menurut Lamhot, aroma politik uang di munas Riau sangat kencang. "Sebab itulah, setelah munas Riau berakhir politik balik modal menjadi marak," kata Lamhot.
Lamhot juga menginginkan agar suasana partai menjelang musyawarah nasional Golkar tetap kondusif. "Jangan ada main pecat-pecatan khususnya kepada pengurus daerah yang ingin mendukung calon tertentu," kata Lamhot.
Lamhot berharap tak ada penjegalan terhadap seorang kandidat ketua umum Golkar. Ia ingin setiap pengurus daerah dibebaskan memilih kandidat yang sesuai dengan aspirasi mereka. "Jangan sampai ada yang ketahuan bakal memilih kandidat lain, lalu mereka dipecat," kata Lamhot.
Menurut Lamhot, andai DPP masih menggunakan model pemecatan untuk "menertibkan" kadernya, bisa saja partai beringin bakal terpecah. "Tapi kami berharap agar seusai munas soliditas partai tetap terjaga," kata Lamhot.
