DPR Terbelah, Puan: Kita Saling Mengalah Dulu  

Reporter

Jumat, 31 Oktober 2014 17:07 WIB

Puan Maharani. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan komentarnya perihal kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat meski sudah tidak punya kursi di Senayan. "Saya, kan, bukan orang parlemen lagi," kata Puan kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014.

Puan mengatakan parlemen kisruh karena baik kubu Koalisi Prabowo maupun Koalisi Jokowi tidak dapat meredam emosi yang memicu terjadinya dualisme kepemimpinan. "Saya harap teman-teman di parlemen bisa meredam emosi masing-masing dan mempunyai sikap kenegarawanan," ucap Puan.(Baca:Fahri Hamzah: Tangkap Semua Kekuatan Ilegal di DPR)

Puan, yang dulu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, berharap kedua kubu dapat menyelesaikan konflik dengan duduk bersama untuk bermusyawarah agar konflik dapat lebih reda. "Kita saling mengalah dulu agar situasi lebih kondusif dibanding sebelumnya," ujar Puan. (Baca:Ketua MK Minta Ketua Parpol Mediasi Konflik DPR)

Saat ini di parlemen muncul wacana pembentukan pimpinan DPR tandingan yang digulirkan fraksi-fraksi pendukung Jokowi-Kalla. Gagasan itu mereka sodorkan karena pimpinan DPR gagal mengesahkan penetapan perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.(Baca:Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan)

Akibat kegagalan itu, fraksi pendukung pemerintah yang terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi NasDem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Persatuan Pembangunan gagal mencalonkan wakil masing-masing dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR.(Baca:JK: DPR Tandingan Tidak Perlu Ada)

Koalisi Jokowi mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR.
Pernyataan mosi tidak percaya itu digodok dalam Rapat Paripurna DPR tandingan yang digelar di ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Senayan.(Baca:Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh )

DEVY ERNIS




Baca juga:
Museum Majapahit Baru Dibangun di Atas Kanal
Gedung Arsip Runtuh, Evakuasi Korban Terkendala
Diprotes, Presiden Burkina Faso Tolak Mundur
Griya PMI Solo Sembuhkan 50 Persen Pasien Gila

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

9 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya