TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menilai konflik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini bisa memberi keuntungan jangka panjang. Syaratnya, konflik itu bisa dikelola dengan baik, sehingga terbentuk sistem politik dua barisan. "Kalau mampu dikelola, sistem itu akan menjadi modal dan model pengelolaan partai di masa depan," kata Jimly di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014.

Menurut Jimly, rekayasa dua barisan tersebut sudah berjalan sekarang. Namun karena parlemen belum siap dan belum terbiasa dengan pembelahan tersebut, konflik masih sering terjadi. "Tapi enggak usah mumet melihat ini. Konflik itu anggap main-main saja," katanya. "Jangan terlalu serius."

Kelak, dikotomi tersebut harus ditopang dengan rekayasa kebijakan yang terkelola. Misalnya, kata dia, kepemimpinan kedua kelompok tersebut tercermin dalam struktur DPR. "Pimpinan DPR dua saja," katanya. "Ketuanya dari pemenang mayoritas dan wakilnya minoritas."

Begitu juga komisi. Jimly mewacanaka dua pimpinan komisi yang terdiri atas kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. (Baca juga: Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan)

Jimly Asshiddiqie menilai pemerintahan Indonesia kini tengah terbelah. Pemerintah dikuasai pemenang, yakni Koalisi Joko Widodo. Sedangkan posisi penting di parlemen "disapu bersih" pihak yang kalah, yaitu Koalisi Prabowo. "Baru kali ini terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Jimly. (Baca: Prabowo: DPR Tandingan Rugikan Rakyat)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita lain:
Jokowi Maafkan MA, Kasus Penghinaan Jalan Terus
Perintah Susi Kerap Bikin Karyawan Heran
Nyentrik, Banyak Meme Menteri Susi di Dunia Maya