Wali Kota Makassar Setuju Moratorium PNS  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 29 Oktober 2014 16:11 WIB

Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto memberi arahan kepada siswa yang mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS) Massal di Lapangan Karebosi Makassar, Selasa 5 Agustus 2014. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan setuju atas rencana pemerintah menghentikan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) selama lima tahun. Menurut dia, moratorium itu adalah terobosan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja PNS. "Kita dapat manfaatkan kebijakan itu dengan melakukan efisiensi dan efektivitas kepegawaian," ujarnya, Rabu, 29 Oktober 2014.

Menurut Danny, sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto, kebijakan itu juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih pekerjaan selain pegawai negeri. "Lebih bagus jadi saudagar sebenarnya. Harus dibangun mindset masyarakat bahwa menjadi saudagar mampu meraih kesuksesan lebih cepat."

Danny optimistis pelaksanaan moratorium itu kelak tidak akan mengganggu kerja Pemerintah Kota Makassar. "Ini ikut memperbaiki sumber daya manusia yang ada. Kita akan buat studi rasio ideal pegawai Pemkot (Makassar) sebenarnya berapa," ujarnya. (Baca: Kemenpan Kaji Moratorium Penerimaan PNS)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan mengkaji rencana moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. "Kami sedang kaji berapa sebenarnya rasio yang tepat dari jumlah birokrat dibanding jumlah penduduk," ujarnya di kantor Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2014.

RASDIYANAH







Baca juga:
Menteri Ini Tolak Pakai Sirene di Jalan
Airbag Honda Brio dan Brio Satya Bermasalah
Menteri Nila ke Kantor, Aktivitas Pegawai Terhenti
Ahok: Mimbar Masjid Bukan untuk Politik

Berita terkait

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG

6 jam lalu

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG

Pendaftaran sekolah kedinasan STMKG BMKG tersedia sebanyak 120 formasi.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024: STAN Sediakan Formasi Terbanyak, IPDN Kedua

2 hari lalu

Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024: STAN Sediakan Formasi Terbanyak, IPDN Kedua

Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan total 3.445 formasi yang akan diikuti 8 kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

2 hari lalu

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Kemendikbudristek merespons isu soal isu mahasiswa dengan orang tua yang bekerja sebagai PNS dipukul rata mendapat UKT tertinggi.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

3 hari lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Pegawai yang Pensiun, Baik PNS maupun Karyawan Swasta

6 hari lalu

Ketahui Hak Pegawai yang Pensiun, Baik PNS maupun Karyawan Swasta

Berikut adalah hak yang wajib diterima karyawan yang Pensiun

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia

7 hari lalu

10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia

Berikut ini deretan negara dengan kinerja PNS paling efektif di dunia, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

14 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

17 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

18 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya