Presiden Jokowi (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla tertawa saat memasuki Istana Negara di Jakarta, 20 Oktober 2014. Presiden belum mengenakan pecinya dan JK belum memakai dasi. AP/Tatan Syuflana
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan tantangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini adalah menyusun kabinet periode 2014-2019.
"Ini bisa menjadi awal yang baik atau buruk bagi Jokowi-JK," ujar Refly dalam diskusi Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK di Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2014.
Refly mengatakan Jokowi-JK harus mempertimbangkan secara matang siapa saja yang berhak menjadi menteri di kabinet mendatang. "Setidaknya harus memenuhi empat kriteria," kata Refly.
Kriteria pertama adalah siapa pun menteri yang ditunjuk harus loyal kepada presiden dan wakil presiden. Karena itu, akan sulit apabila menteri yang ditunjuk ternyata adalah pejabat politik atau ketua umum partai politik. (Baca: Bupati Bantaeng Ogah Jadi Menteri Kabinet Jokowi)
"Tidak akan mungkin bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus," ujar dia. Karena selain punya tugas sebagai menteri pasti akan ada tugas dari partai atau konstituennya. "Misal akan ada korupsi waktu untuk menjalankan tugas partainya," kata Refly.
Untuk kriteria kedua adalah siapa pun yang akan menjadi menteri harus bekerja keras. "Harus bisa mengimbangi kerja Jokowi-JK." Calon menteri tidak boleh hanya mau menikmati fasilitas publik tapi harus selalu memikirkan kepentingan rakyat. (Baca: Netizen Heran Muhaimin Emoh Jadi Menteri)
Selanjutnya menurut Refly adalah calon menteri harus bersih dari masalah hukum dan indikasi korupsi. "Ini sudah harga mati yang tidak boleh dilupakan," kata Refly. Dan kriteria terakhir adalah calon menteri harus profesional. "Menteri harus bisa bekerja profesional dan punya passion," ujar Refly. (Baca: Canda JK Soal Calon Menteri)
Karena itu, Jokowi dan JK harus mempunyai standar tinggi dalam penentuan calon menterinya. "Agar begitu ditunjuk para menteri langsung bisa bekerja cepat," ujar Refly. Karena, posisi 34 menteri terlalu mahal apabila diberikan kepada mereka yang tidak berkualitas sebagai seorang menteri.
