Wali Kota Semarang Serahkan Gratifikasi ke KPK

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 16 Oktober 2014 23:01 WIB

Suasana pelelangan barang gratifikasi KPK yang diikuti warga di Istora Senayan, Jakarta (11/12). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi menyerahkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan gratifikasi tersebut berupa parsel Lebaran senilai Rp 10,7 juta.

"Pelapor menyerahkan ke negara yang nilainya Rp 10,7 juta," kata Giri melalui pesan pendek, Kamis, 16 Oktober 2014. Nilai tersebut, menurut dia, merupakan akumulasi dari 35 parsel yang diserahkan Hendrar ke KPK.

Parsel tersebut, menurut Giri, berupa kain, keramik, tea set, coffee maker, jam dinding, dan hiasan garuda warna emas. Sisanya, kata dia, parsel makanan dan minuman yang kemudian diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan lantaran terikat tanggal kedaluwarsa.

Giri mengatakan petugas KPK menjemput parsel-parsel itu dari Semarang untuk dibawa ke kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Parsel tersebut diangkut menggunakan mobil boks. Giri mengapresiasi langkah Wali Kota Semarang yang melaporkan hadiah berupa parsel yang diterima tersebut.

KPK, kata dia, berharap langkah Wali Kota Semarang ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya. Mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, setiap pejabat atau penyelenggara negara wajib melaporkan hadiah yang dia terima kepada KPK. Penerimaan hadiah oleh pejabat atau penyelenggara negara berpotensi tindak pidana korupsi. Penerima harus melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima.

LINDA TRIANITA

Topik terhangat:
Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Lukman Hakim, Bintang di Muktamar PPP
Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi
Hamdan Zoelva: MK di Titik Terendah
Manajer Lion Air Damprat Penumpang Pesawat

Berita terkait

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

55 menit lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

8 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

21 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

21 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya