KPK Isyaratkan Dukung Busyro Terpilih Kembali

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 16 Oktober 2014 22:30 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan bahwa mereka ingin agar Busyro Muqoddas kembali terpilih sebagai pimpinan komisi antirasuah. Juru bicara KPK Johan Budi berharap Dewan Perwakilan Rakyat memilih yang terbaik dari dua usulan kandidat yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dalam situasi saat ini tentu lebih baik jika pimpinan yang dipilih adalah kandidat yang sudah mengenal baik KPK," kata Johan melalui pesan singkat, Kamis, 16 Oktober 2014. Saat ini, ujar Johan, soliditas pimpinan KPK sudah sangat bagus.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga berharap DPR memilih Busyro. "Tentu saja kami berharap Pak Busyro masuk," ujar Pandu. (Baca: Capim KPK, SBY Kirim Nama Busyro dan Roby ke DPR)

Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Amir Syamsuddin menyerahkan dokumen hasil seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim menyerahkan dua nama sebagai calon pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas dengan klaim nilainya setara. "Kami menyerahkan nama Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata ke Presiden," kata Amir.

Seleksi calon pimpinan KPK diikuti 104 orang, yang langsung tersisa 64 calon usai tes administrasi. Seleksi makalah diikuti 59 orang karena lima tak hadir. Hanya sebelas orang yang lulus seleksi profil dan menyisakan enam calon. Dari hasil seleksi wawancara, terpilihlah Busyro dan Roby. (Baaca: Siapa Roby Brata, Pesaing Busyro Jadi Bos KPK?)

Roby Arya Brata sendiri adalah Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet dan Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi. Roby aktif sebagai analis antikorupsi dan kebijakan publik.

Kedua kandidat tersebut nantinya akan diserahkan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan. Nantinya DPR akan memilih satu orang untuk menduduki kursi pimpinan KPK.

LINDA TRIANITA

Baca juga:
Lukman Hakim Jadi Bintang di Muktamar PPP
Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi
Dikunjungi Mbah Moen, Jokowi: Sinyal Koalisi Kua
Perpu Pilkada Bisa Hambat Ahok Jadi Gubernur?
Hamdan Zoelva: MK di Titik Terendah

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

18 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

20 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya