TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan Muktamar VIII partai Ka'bah akan diselenggarakan paling lambat setahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Putusan ini, kata dia, mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Pasal 51 yang mengatur pelaksanaan muktamar.
"Tafsir Pasal 51 AD/ART PPP jelas mengatakan paling cepat muktamar digelar sehari setelah Presiden Jokowi dilantik atau setelah pelantikan menteri. Bila ada yang menggelar sebelum momentum itu maka bisa dianggap ilegal," kata Suryadharma, yang juga bekas Menteri Agama, di Jakarta, Ahad, 12 Oktober 2014. (Baca: PAN dan PPP Siap Beri Kursi ke Koalisi Jokowi)
Tanggapan Suryadharma ini menjawab rencana penyelenggaraan Muktamar VIII yang diselenggarakan oleh kubu Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Kubu Emron, kata dia, hendak menggelar muktamar pada 15 Oktober 2014 di Surabaya. "Saya juga menegaskan tak pernah menyatakan kesediaan untuk datang ke Muktamar VIII oleh kubu Emron Pangkapi."
Sebelumnya, partai berlogo Ka'bah itu mengalami dualisme kepemimpinan. Pemicu konflik internal itu bermula dari dukungan Suryadharma Ali kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada pemilihan umum presiden, 9 Juli 2014. Hingga kini kedua kubu belum sepakat untuk mengakhiri dualisme tersebut. (Baca: Kader PPP Boikot Rencana Konsolidasi Suryadharma)
Perbedaan pendapat, misalnya, ditunjukkan oleh kandidat pengganti Suryadharma yang disorongkan masing-masing kubu. Kelompok pro-Suryadharma mengajukan Djan Faridz, Menteri Perumahan Rakyat, sebagai kandidat. Sementara kubu pro Emron menyorongkan nama Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi sebagai calon ketua umum. (Baca: Deklarasi Djan Faridz Jadi Ketua Umum PPP Diboikot)
Suryadharma menegaskan PPP akan menggelar Muktamar VIII di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada 23-26 Oktober 2014. Pertimbangannya, kata dia, presiden terpilih sudah dilantik pada 20 Oktober dan kabinet biasanya terbentuk paling lambat dua hari setelah pelantikan. "Muktamar VIII di Jakarta itu ialah forum yang sah untuk mengganti ketua umum."
Suryadharma juga menjelaskan muktamar itu merupakan kesempatan bagi kedua kubu untuk menentukan dukungan politik, tak hanya sekadar memilih ketua umum. "Sebab, muktamar merupakan forum tertinggi dalam PPP yang tak hanya menentukan ketua umum, tetapi mengubah arah koalisi dan AD/ART pun bisa di forum itu," ujarnya. (Baca juga: PPP Sebut 3 Kesalahan Fatal Koalisi Jokowi-JK)
RAYMUNDUS RIKANG
Berita Lainnya
Prabowo: Saya Jaga Petinggi Koalisi di Penjara
Begini Saduran Wawancara Hashim Djojohadikusumo
Kata Prabowo Soal Wawancara Hashim Djojohadikusumo
AJI Minta Hashim Buktikan jika Ada Berita Keliru
Jadi Biang Walk-Out, Ini Sanksi SBY Buat Nurhayati
