TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan kerja sama yang dibangun partainya dengan Partai Persatuan Pembangunan bukan koalisi sesaat. Koalisi yang dibentuk saat pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berlangsung hingga Rabu pagi, 8 Oktober 2014, itu akan berlanjut.
Ihwal jatah kursi menteri yang akan diterima partai berlambang Kabah itu, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. "Apakah akan dapat kursi kabinet, tentunya jadi pertimbangan presiden terpilih," kata Tjahjo saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca: PPP Sumatera Barat Ingin Tetap di Koalisi Prabowo)
Kemarin, presiden terpilih Joko Widodo mengisyaratkan akan memberikan jatah menteri untuk PPP setelah partai berlambang Kabah itu bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan pada pemilihan ketua MPR. Namun, Jokowi tak menyebutkan nama kader PPP yang akan duduk dalam kabinetnya. Jokowi juga tidak mau menjawab berapa kursi yang diberikan kepada PPP. "Kalau sudah bergabung, tentu saja iya (dapat menteri)," kata Jokowi.
Tjahjo menganggap dukungan PPP penting untuk menguatkan pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla lima tahun ke depan. PDI Perjuangan, menurut Tjahjo, juga masih fleksibel dalam mencari mitra koalisi tergantung pada perubahan konstelasi politik yang akan terjadi.
Koalisi SBY-Prabowo-Aburizal yang menjadi oposisi, menurut Tjahjo, juga tak bisa dipastikan soliditasnya. "Begitu juga dengan koalisi SBY-Prabowo yang menguasai pimpinan DPR/MPR, belum tentu berjalan efektif," kata Tjahjo. (Baca: Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik)
Anggota Komisi Pertahanan DPR itu juga tak mempermasalahkan koalisi SBY-Prabowo-Aburizal yang mendominasi pimpinan MPR dan DPR. Menurut Tjahjo, hal itu tak akan menghalangi pemerintahan Jokowi-JK. "PDI Perjuangan malah menilai pemilihan pimpinan MPR sudah demokratis," kata Tjahjo.
SUNDARI
Terpopuler:
Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi
PDIP Serang Balik Hashim Soal Jokowi
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik
Rupiah Melemah, Jokowi Kritik DPR
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
33 menit lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
1 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
2 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
2 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
7 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
7 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
8 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
8 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
15 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
16 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya