TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan pemisahan struktur Kejaksaan Agung dari lembaga eksekutif pemerintahan. Langkah itu perlu dipertimbangkan guna menjamin independensi di bidang penegakan hukum. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)
Menurut Fahri, independensi Kejaksaan hanya bisa berjalan jika lembaga tersebut dirancang sebagai lembaga tinggi negara yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. "Kejaksaan perlu masuk dalam konstitusi UUD 1945 sebagai lembaga independen," kata Fahri, Rabu, 8 Oktober 2014.
Di luar itu, Fahri melanjutkan, independensi penegakan hukum juga perlu dilakukan dengan memperkuat lembaga yudikatif. Agenda yang tidak kalah penting adalah penguatan kamar legislasi, khususnya terkait dengan peran yang dimiliki DPR. (Baca juga: Ketua MPR Janji Tak Akan Jegal Pelantikan Jokowi)
Fahri membantah jika agenda ini disodorkan Koalisi Merah Putih untuk memangkas kewenangan eksekutif. Apalagi jika dituduh sebagai agenda untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo. "Menjatuhkan presiden itu susah. Jadi santai saja, tidak perlu khawatir."
RIKY FERDIANTO
Baca juga:
Pria Bunuh Diri di Menara BCA, Ini Identitasnya
PPP: PKS Tak Mau Mengalah Soal Wakil Ketua MPR
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi
PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi
Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019
Berita terkait
Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
4 hari lalu
Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.
Baca SelengkapnyaPartai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu
5 hari lalu
Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
26 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaSaat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara
4 Maret 2024
Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?
Baca SelengkapnyaRespons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara
3 Maret 2024
Partai Gelora menjadi sorotan selain PSI karena mengalami lonjakan suara dalam real count sementara KPU
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan
2 Maret 2024
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal
Baca SelengkapnyaJika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?
18 Februari 2024
Jika Prabowo-Gibran menang, pendukung utama seperti Habiburokhman, Grace Natalie, Bahlil, Zulhas, hingga Gus Miftah dan Raffi Ahmad bisa jadi menteri?
Baca SelengkapnyaFilm Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024
12 Februari 2024
Bagaimana dugaan permainan aturan KPU untuk meloloskan Partai Gelora yang diulas di film Dirty Vote?
Baca SelengkapnyaTimnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka
1 Februari 2024
Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka
Baca SelengkapnyaGanjar Janji Lanjutkan Pembangunan Jokowi tapi Tak Pakai Kacamata Kuda, Apa Artinya?
26 Desember 2023
Ganjar berjanji melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi bila menang dalam Pilpres 2024, tapi tak dengan kacamata kuda. Apa artinya?
Baca Selengkapnya