Perajin Protes Nama Trusmi Dijadikan Merek Dagang  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 1 Oktober 2014 18:40 WIB

Batik Cirebon. TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Cirebon - Perajin batik di sentra batik Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, ramai-ramai memprotes nama daerah itu dijadikan merek dan nama galeri. "Kami sangat keberatan kalau nama daerah dijadikan sebagai branding, nama sebuah toko, atau merek," kata Sekretaris Koperasi Batik Budi Tresna, Masnedi Masina, yang menaungi perajin batik di Desa Trusmi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Rabu, 1 Oktober 2014.

Menurut dia, Trusmi sudah dikenal sebagai daerah penghasil batik di Cirebon. Sebelumnya, tidak ada satu pun perajin maupun pengusaha batik di Trusmi yang menggunakan nama daerah sebagai branding dagangannya. Rata-rata mereka menggunakan nama perajin batik sebagai branding batik jualan mereka.

Selain itu, Masnedi mengkritik adanya sejumlah pengusaha besar yang mematenkan motif-motif batik tradisional. Contohnya, motif batik PGRI di Kabupaten Cirebon yang tidak bisa dibuat oleh pembatik lain selain batik Gunung Jati. "Padahal batik PGRI didominasi motif kawung dan lereng," kata Masnedi. Motif kawung dan lereng itu merupakan motif tradisional yang diturunkan dari nenek moyang kita.

Dengan mematenkan motif batik tradisional tersebut, secara otomatis pengusaha besar telah melakukan monopoli batik. Padahal, Masnedi melanjutkan, batik merupakan warisan luhur nenek moyang yang harus dijaga dan dinikmati semua.

Karena itu, dia mengusulkan agar hanya pemerintah yang boleh mematenkan motif batik tradisional. Perajin maupun pengusaha batik hanya boleh mematenkan batik kontemporer. "Itu pun harus diatur berapa persen motif batik tradisional yang diperbolehkan dalam batik yang akan dipatenkan itu," kata Masnedi.

Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat (YPJB) Komarudin Kudiya menyesalkan adanya merek maupun toko dan galeri yang memakai nama sebuah daerah. Padahal, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek tidak bisa didaftarkan apabila mengandung sejumlah unsur. Seperti tidak memiliki daya pembeda serta telah menjadi milik umum. "Nama Trusmi itu, kan, sudah menjadi nama milik umum. Jadi seharusnya tidak bisa dipatenkan," katanya.

Selain itu, dengan menamakan sebuah toko atau galeri batik menggunakan nama daerah penghasil batik, justru akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam. Dengan demikian, masyarakat pun akan bingung mana nama daerah penghasil batik dan mana nama merek dagang.

Menurut Komar, para budayawan, pendidik, dan perajin batik Trusmi dan sekitarnya saat ini resah dengan pencatutan nama Trusmi sebagai daerah penghasil batik di Kabupaten Cirebon menjadi merek dagang.

Ibnu Riyanto, pemilik galeri Batik Trusmi di Desa Trusmi, Kecamatan Plered, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.

IVANSYAH


Terpopuler:
PAN: Jika Terbitkan Perpu, SBY Keblinger
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada
Begini Kemesraan Dua Terdakwa Pembunuh Ade Sara
Jika Bergabung ke PDIP, Ada Mahar bagi PAN-PPP

Berita terkait

Bamsoet Dukung Fashion Show Kain Tradisional Indonesia di San Polo Italia

10 hari lalu

Bamsoet Dukung Fashion Show Kain Tradisional Indonesia di San Polo Italia

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mendukung rencana pagelaran fashion show oleh Dian Natalia Assamady bertajuk "Keindahan Karya Kain. Tenun dan Batik Ku Indonesia".

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

11 hari lalu

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kain batik pada hari terakhirnya di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April kemarin.

Baca Selengkapnya

Jangan Lupakan 7 Destinasi Wisata Semarang, Kota Lama sampai Mangrove Edu Park

14 hari lalu

Jangan Lupakan 7 Destinasi Wisata Semarang, Kota Lama sampai Mangrove Edu Park

Kota Lama Semarang hingga Taman Lele, Semarang tak pernah kehabisan destinasi wisata.

Baca Selengkapnya

PNM Berikan Pelatihan Batik Ecoprint kepada Nasabah

39 hari lalu

PNM Berikan Pelatihan Batik Ecoprint kepada Nasabah

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengadakan pelatihan untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) para nasabah.

Baca Selengkapnya

Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

41 hari lalu

Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

52 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Begini Saran Didiet Maulana Merawat Batik agar Awet dan Tetap Otentik

58 hari lalu

Begini Saran Didiet Maulana Merawat Batik agar Awet dan Tetap Otentik

Desainer dan Direktur Kreatif IKAT Indonesia Didiet Maulana membeberkan cara menjaga kain batik agar tetap awet.

Baca Selengkapnya

KBRI Canberra Gelar Promosi Batik di Australia, Potensi Transaksi Capai Rp 200 Juta

28 Februari 2024

KBRI Canberra Gelar Promosi Batik di Australia, Potensi Transaksi Capai Rp 200 Juta

Kedutaan Besar RI di Canberra menggelar promosi batik di Balai Kartini, Australia. Agenda tersebut dilaksanakan melalui Atase Perdagangan Canberra bersama Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI).

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya