TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memutuskan rapat paripurna pengunduran diri Gubernur Joko Widodo akan digelar pada Kamis, 2 Oktober 2014. Keputusan tersebut disetujui oleh hampir semua fraksi, kecuali Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golkar yang tidak hadir dalam rapat pimpinan yang diketuai Prasetyo Edi Marsudi.

Selain ketiga fraksi tersebut, empat pimpinan DPRD juga tidak hadir. Yakni, Muhammad Taufik (Gerindra), Abraham Lunggana (PPP), Triwisaksana (PKS), dan Ferrial Sofyan (Demokrat).

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, sempat mempertanyakan absennya keempat pimpinan tersebut dalam rapat pimpinan yang digelar untuk pertama kalinya ini. (Baca:Jokowi Tegaskan Sudah Mundur sebagai Gubernur DKI)

"Empat pimpinan lain ke mana sampai tidak hadir?" tanya Jhonny di gedung DPRD, Selasa, 30 September 2014. Ia menyarankan pimpinan rapat berbibcara dengan mereka yang tidak hadir. Anggota Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman, mengatakan Ferrial tidak hadir karena sedang melakukan ibadah haji.

Adapun Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Selamat Nurdin baru datang seusai rapat. Selamat Nurdin mengatakan dia terlambat karena undangan rapat ini baru dia terima siang tadi. "Yang penting kan hadir memenuhi undangan," katanya. Ia juga mengaku telat karena mengikuti kegiatan pribadi dulu. Namun ia tak menjelaskan kegiatan itu. (Baca:Tak Disetujui DPRD, Jokowi dan Ahok Tetap Bisa Dilantik)

Hasbiallah Ilyas, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menilai ketidakhadiran tiga fraksi itu tidak perlu dipermasalahkan. Menurut dia, rapat pimpinan sudah bisa mengambil keputusan, sebab sudah memenuhi kuorum. "PKB menginginkan Pak Jokowi keluar dari DKI. Enam fraksi sudah kuorum. Putuskan saja hari ini. Waktunya mepet," ucapnya.

Dalam rapat pimpinan itu, dari Fraksi PDI Perjuangan hadir empat orang, PKB tiga, PKS dan NasDem masing-masing satu, serta Demokrat-Partai Amanat Nasional-Hati Nurani Rakyat masing-masing tiga.

Hasbiallah Ilyas juga meminta penyederhanaan rapat paripurna. Menurut dia, pandangan setiap fraksi dan rapat internal fraksi tidak diperlukan. "Langsung saja kita putuskan. Pandangan fraksi akan memakan waktu. Rapat internal fraksi tidak perlu," katanya. Usul PKB ini disepakati oleh fraksi lain. (Baca:Pakar: Jokowi Mundur, Ahok Langsung Jadi Gubernur)

Prasetyo menambahi usulan PKB. Menurut dia, sebaiknya dalam rapat paripurna Jokowi tidak perlu mendapat persetujuan dari anggota Dewan. "Gubernur pidato pengunduran diri, langsung saja disahkan. Bukan minta persetujuan peserta rapat," kata Prasetyo, yang kemudian disepakati oleh semua fraksi.

Triwisaksana mengaku tidak menghadiri rapat karena tidak mendapat surat undangan dari Sekretariat Dewan. Bahkan, ia mengaku belum menandatangani surat undangan tersebut. "Saya juga belum paraf undangan rapim. Biasanya kalau ada rapim saya dan pimpinan akan paraf undangan," ucapnya.

Adapun Taufik juga mengaku tidak mendapatkan surat undangan. Ia menilai kerja Sekretaris Dewan tidak Mangara Pardede tidak benar. Bahkan ia meminta Mangara diganti. Menurut dia, ketidakhadirannya bukan berarti dia hendak menjegal Jokowi. "Saya belum terima undangan," katanya.

Sementara itu, Mangara Pardede membantah tudingan bahwa dia lalai. Ia mengatakan telah menyerahkan undangan kepada semua fraksi dan pimpinan sejak tadi pagi. "Sudah dari pagi kami sebarkan undangannya," ujarnya seraya menolak menanggapi kabar ihwal pencopotannya, seperti yang dikatakan Taufik.

ERWAN HERMAWAN

Baca juga:
Desak Ahok Mundur, Besok FBR Demo Balai Kota
Pasca Penahanan Eks Dirut, RSUD Indramayu Digeledah
Buron Polisi Brunei Kabur ke Pontianak
Kebakaran Landa 150 Hektare Taman Hutan Raya Soerjo