TEMPO.CO, Pekanbaru - Mulyadi, pegawai negeri di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tak bisa menghidupi keluarganya dari profesinya saat ini. Ia pun nyambi menjadi penjual obat herbal karena tak mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri.

"Sekarang saya bisnis kecil-kecilan menjual obat herbal," katanya kepada Tempo, 28 September 2014. Nasib buruk itu bermula pada empat tahun lalu ketika ia menolak perintah Annas Maamun, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir.

Annas ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pekan lalu karena diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar terkait dengan proses alih fungsi 140 hektare lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penyelidik dan penyidik KPK di rumah Annas di Cibubur, Jakarta Timur. (Baca juga: Annas Maamun dari Suap hingga Skandal Asusila)

Menurut Mulyadi, musibah yang menimpanya bermula pada 2010. Annas marah kepadanya setelah istri Mulyadi terjun ke politik dengan bergabung ke salah satu partai sebagai calon legislatif. Ketika itu Annas meminta istri Mulyadi bergabung dengan Partai Golkar yang dipimpin Annas.

"Saya menolak karena berpolitik merupakan hak setiap warga negara untuk memilih," kata Mulyadi. Itulah awal mula petaka tersebut. "Saya disebut pegawai negeri yang membangkang."

• 1
• 2
• Selanjutnya