Ketua MPR Sidharto Danusubroto. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto menilai agenda reformasi telah dibajak oleh para wakil rakyat. Sebabnya, politikus menghapus pemilihan langsung oleh rakyat dan menggantinya dengan pemilihan melalui DPRD.
Ia menyesalkan perjalanan demokrasi di Indonesia yang sudah diapresiasi dunia justru mengalami kemunduran. Menurut Sidarto, hal itu akibat pertarungan antarelite di DPR.
"Voting terhadap RUU Pilkada membuka mata kita dan dunia bagaimana agenda reformasi rakyat dibajak justru oleh para wakil rakyat," ujar Sidarto, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)
Ia menuturkan pilkada langsung oleh rakyat menuju kedewasaan dengan memunculkan tokoh-tokoh yang menang tanpa politik uang, seperti Tri Rismaharini, Ahok, Jokowi, Azwar Anas, dan Ridwan Kamil. Menurut ia, kemunculan tokoh-tokoh seperti ini terancam mandek.
"Pilkada via DPRD bukan saja merampas hak politik, tetapi juga hak ekonomi rakyat," ujarnya.
Ia mengimbau agar polarisasi kekuatan politik di DPR yang mengganggu demokrasi harus diakhiri. Justru saatnya DPR menjalankan agenda pendalaman demokrasi. Dengan begitu, kesejahteraan dan keadilan bisa terdistribusi.
"Saatnya beralih dari isu demokrasi prosedural ke demokrasi substansial," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (Baca: RUU Pilkada, SBY Kecewa Voting DPR)
Ia menyarankan elite politik membuat kesepakatan baru yang mewujudkan kemakmuran ekonomi bagi rakyat. Sidarto sangat menyayangkan jika Indonesia kalah memanfaatkan peluang memenangkan kompetisi ekonomi regional dan global akibat kegagalan menciptakan pemerintahan yang kuat.
"Hanya kestabilan politik yang bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan rakyat," tutur Sidarto. (Baca: RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR)
