TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat memilih walkout dari pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPR. Sebelumnya, Demokrat memaparkan pendapatnya atas permintaan pimpinan rapat paripurna DPR, Priyo Budi Santoso. “Kita dengarkan dulu Fraksi Demokrat, silakan,” kata Priyo dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 26 September 2014.
Seusai proses lobi di DPR, Partai Demokrat menyatakan tetap pada pemilihan langsung dengan sepuluh syarat. Priyo mengetok palu yang menandakan opsi yang diusulkan Demokrat disetujui masuk menjadi opsi. Persetujuan Priyo mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR. Mereka pun menghampiri Priyo dan memintanya menarik kembali keputusannya.
Suasana rapat semakin memanas lantaran anggota Dewan saling berteriak satu sama lain. Priyo tak mampu mengendalikan jalannya rapat. Dia meminta anggota Dewan kembali menempati posisi masing-masing. Suara mereka bersautan. Priyo langsung menskors rapat. Seusai skors, tiap pimpinan fraksi kembali melakukan lobi.
Seusai perdebatan opsi ketiga masuk atau tidak, Demokrat justru keluar dari ruang sidang alias walkout.
NURIMAN JAYABUANA
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
2 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
3 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
7 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
21 jam lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
22 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
22 jam lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
23 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
1 hari lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaUsia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun
1 hari lalu
Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
1 hari lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya