Bupati Kampar: Wakil Saya Jarang Ngantor  

Reporter

Kamis, 25 September 2014 06:56 WIB

Jefri Noer (kanan). Istimewa

TEMPO.CO, Pekanbaru - Bupati Kampar Provinsi Riau Jefri Noer mengeluhkan perilaku Wakil Bupati Ibrahim Ali yang kerap absen. Menurut dia, sejak dilantik pada 2011 lalu, hubungan baik keduanya hanya berjalan dua bulan. Setelah itu, Ibrahim jarang sekali masuk kantor. “Sudah hampir tiga tahun saya bekerja sendiri,” kata Jefri, saat dihubungi Tempo, kemarin. (Baca: Bupati Kampar dan Istri Diduga Aniaya Warga)

Jefri menuturkan Ibrahim tak mau berkomunikasi dengannya. Ibrahim, kata dia, selalu bertindak sesuka hati. “Dia selalu bepergian ke luar kota tanpa seizin saya,” ujarnya. Ia mengaku berulang kali memanggil Ibrahim untuk membahas masalah itu, tapi selalu diabaikan.

Jefri menilai ketidakharmonisan hubungan mereka dipicu perasaan Ibrahim yang merasa tidak pernah diberikan pekerjaan. Padahal, kata Jefri, sejak awal menjabat keduanya telah berbagi tugas dan bermufakat. Ia menilai wakilnya tidak mengerti tugas pokok fungsinya sebagai kepala daerah dan pengawas program pemerintahan.

“Saya selalu libatkan dia dalam urusan pemerintahan, seperti saat mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan, saya selalu minta pendapat dia,” ujarnya.

Menurut Jefri, yang membuatnya kecewa, ia mendapat informasi bahwa wakilnya tidak mendukung program pemerintah yang telah dirancangnya. Setiap kali berpidato di depan masyarakat, Ibrahim selalu menjelek-jelekkan program pemerintah. (Baca:Dua Kelompok Satpol PP di Riau Bentrok)

Dihubungi terpisah, Ibrahim membantah segala tuduhan atasannya itu. Ia balik menuding sang bupati lah yang jarang masuk kantor pemerintahan di Bangkinang.

Jefri, kata dia, lebih senang berkantor di daerah di Kantor Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, yang lebih dekat dari rumah pribadinya. “Pusat pemerintahan itu di Bangkinang, bukan Kubang Jaya,” ujarnya.

Ibrahim mengaku perannya sebagai wakil bupati tidak dianggap sama sekali oleh Jefri. Dia mengaku tidak pernah diberikan pekerjaan. Bahkan, wewenangnya sebagai wakil bupati diambil alih oleh sang bupati. “Kalau semua pekerjaan diambil-alih semua, saya mau kerja apa?” ujarnya.

Ibrahim balik menuding justru Jefri Noer yang tidak mengerti tupoksinya sebagai kepala daerah yang telah diatur undang-undang. Menurut dia, Bupati Jefri sesukanya mengubah tugas wakil bupati. Contohnya, Ketua Badan Narkotika Kabupaten seharusnya dipegang oleh wakil bupati, tetapi justru diambil alih atasannya. (Baca:Polda Riau Didesak Ambil Alih Kasus Istri Bupati)

Ia pun membantah dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan daerah. Menurut dia, pemerintah daerah justru diatur seenak hati oleh Jefri bersama istrinya, Eva Yuliana, yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kampar.

Ibrahim mengatakan Jefri Noer selalu mencurigai Ibrahim setiap kali menerima banyak tamu di kantor atau di rumahnya. Bahkan, sang bupati memasang CCTV di ruang tempat kerjanya untuk mengamati setiap kegiatan sang wakil. Padahal, kata Ibrahim, tidak ada maksud tertentu mengundang banyak orang di rumah atau di kantornya.

“Saya ini kepala daerah, tugas saya melayani masyarakat. Wajar saja warga selalu datang ke kantor ataupun rumah saya,” katanya.

RIYAN NOFITRA

TERPOPULER

3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY
Bocah 8 Tahun Dapat Duit Rp 15 Miliar dari YouTube
Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi
Jokowi Emoh Ditanya Lagi Soal Jakarta


Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

8 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

46 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

52 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya