TEMPO.CO, Poso - Sejumlah tokoh masyarakat Poso yang tergabung dalam Forum Poso Bicara (FPB) memberikan rekomendasi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) sehubungan dengan permasalahan Poso yang tak kunjung selesai.

Rekomendasi ini berisikan enam poin yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dalam diskusi bertajuk "Saatnya Orang Poso Bicara" yang digelar di Kartika Hotel, Jalan Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Senin, 22 September 2014. (Baca:Teroris Indonesia Disokong dari Banyak Negara)

Enam poin rekomendasi itu adalah:
1. Hentikan stigmatisasi Poso sebagai wilayah teroris.
2. Penanganan masalah terorisme harus dilakukan secara persuasif melibatkan Polri, TNI, pemda, dan masyarakat.
3. Hentikan segala bentuk kekerasan di Poso.
4. Utamakan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
5. Majukan kesejahteraan rakyat Poso.
6. Realisasikan sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino yang belum tuntas.

Seorang tokoh masyarakat, Udin Odjobolo, meminta stop stigmatisasi teroris dan hentikan segala bentuk kekerasan atas nama apa pun di Poso. "Kami minta tak ada lagi seperti itu di Poso," kata Udin Odjobolo, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Poso.(Baca:Peta Konsentrasi Jaringan Teroris di Indonesia)

Sudarman, tokoh pemuda Poso, mengatakan permasalahan di Poso tidak akan selesai jika penanganan masalah hanya dilakukan oleh satu institusi. "Persoalan Poso harus melibatkan semua pihak," katanya.

Detasemen Khusus 88 Antiteror, kata Sudarman, tidak akan mampu menyelesaikan masalah tanpa melibatkan semua pihak. "Seharusnya penanganan itu juga melibatkan TNI dan bukan hanya Detasemen Khusus 88," katanya.

Sudarman juga meminta peninjauan kembali Undang-Undang Teroris yang berhubungan dengan penanganan teroris agar tidak hanya dilakukan oleh Detasemen Khusus 88, melainkan dilakukan semua pihak, termasuk TNI di dalamnya.(Baca:Pergerakan ISIS Mirip Kelompok Santoso di Poso)

"Di negara kita banyak aparat keamanan yang mempunyai kemampuan khusus bisa dilibatkan turut langsung menangani hal tersebut seperti TNI," kata Sudarman. Dia mengatakan apalagi persoalan di Poso yang ada itu bukan lagi persoalan agama, tetapi persoalan DPO teroris dengan polisi.

AMAR BURASE

Baca juga:
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung
PDIP: Koalisi dengan PAN dan PPP Sudah Final
Gadis Ini Dipaksa Ibunya Tidur dengan 1.800 Pria
Bentrok TNI-Polri Terkait Penggerebekan BBM
Dikirimi Sesajen, KPK Perkuat Spiritualitas