TEMPO.CO, Kupang - Sedikitnya 947,7 hektare atau 20,02 persen hutan di Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai lahan kritis. Sekitar 27,9 hektare lainnya atau 0,38 persen lahan bahkan masuk kategori sangat kritis.

"Untuk merehabilitisai hutan di NTT yang kritis ini dibutuhkan dana sebesar Rp 7,5 triliun lebih," kata Kepala Perwakilan WWF Indonesia wilayah Bali-Nusa Tenggara, Muhamad Ridha Hakim, di Kupang, Selasa, 23 September 2014.

Berdasarkan data WWF Indonesia, menurut dia, lahan tidak kritis hanya 830,9 ha atau 17,15 persen, potensi kritis 1,2 juta lebih ha atau 26,13 persen, agak kritis 1,7 juta lebih ha atau 35,92 persen.

Ridha mengatakan pemerintah baru mampu untuk melakukan rehabilitasi kawasan hutan hanya 4.516 ha atau satu persen kawasan hutan setiap tahunnya. Di lain pihak, lahan kritis dan sangat kritis jumlahnya sangat luas. Untuk mengatasi lahan kritis dibutuhkan dana rata- rata Rp 8 juta per hektarnya.

"Jika dihitung luas lahan kritis dengan kebutuhan rata-rata setiap hektare, maka dibutuhkan dana sebesar Rp7,582 triliun lebih untuk kegiatan reboisasi," katanya.

Namun, ujarnya, dengan kemampuan pemerintah yang sangat rendah, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis di NTT.

Dia menyebut terdapat empat penyebab tidak langsung terjadi lahan kritis di NTT, yakni deforestasi dan degradasi hutan, perencanaan tata ruang tidak efektif, pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, serta penegakan hukum yang lemah.

Kepala Dinas Kehutanan NTT Ben Polomaing mengatakan berdasarkan peta tata ruang, NTT memiliki sedikitnya 1,8 juta ha kawasan hutan. Namun, kawasan hutan itu kini sudah beralih fungsi. "Di peta jelas tertulis kawasan hutan, tetapi di lapangan tidak demikian," katanya.

Hal itu disebabkan aktivitas dalam kawasan hutan masih sangat tinggi, seperti penebangan dan perdagangan kayu ilegal. "Kami kekurangan petugas untuk mengawasi aktivitas di kawasan hutan," katanya.

YOHANES SEO

Terpopuler:
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba
Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada
Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung
PDIP: Koalisi dengan PAN dan PPP Sudah Final