TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan tidak akan mengubah nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.
"Siapa yang bilang? Tidak ada itu penggantian nama," katanya di Balai Kota, Rabu, 17 September 2014. (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)
Ia menolak menanggapi perubahan nama kementerian agama tadi. Menurut dia, hal itu hanya isu yang berkembang. Jokowi juga menegaskan tidak akan menghapus Kementerian Agama. "Senangnya kok isu seperti itu," ujarnya.
Setelah pengumuman arsitektur kabinet Jokowi-Kalla, muncul isu perubahan nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf dalam 34 kementerian.
Isu ini kemudian ditanggapi oleh Nahdlatul Ulama, yang meminta Jokowi tidak mengubah nama Kementerian Agama. (Baca: Komposisi Kabinet dari Era Soeharto Sampai Jokowi)
Dari 34 kementerian, 19 di antaranya merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomeklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga kementerian baru.
Kementerian gabungan tersebut antara lain Kementerian Kedaulatan Pangan, yang merupakan gabungan dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Perikanan dan Kelautan; serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, yang merupakan gabungan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi. Sedangkan tiga kementerian baru yaitu Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kependudukan.
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler
Begini Arsitektur Kabinet Jokowi-JK
Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
Ahok Terima Ajakan Hashim Bertemu Prabowo
Berita terkait
Bendera Palestina Berkibar di Balai Kota Oslo
29 November 2023
Balai kota Oslo mengibarkan bendera Palestina untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina
Baca SelengkapnyaMaju Mundur Tilang Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Dinilai Tak Efektif Kenapa Berlaku Lagi 1 November 2023?
16 Oktober 2023
Tilang uji emisi kendaraan bermotor yang semula gencar, kemudian dinilai tak efektif, tapi akan diberlakukan kembali November nanti. Ada apa?
Baca SelengkapnyaHeru Budi Kembali Buka Posko Pengaduan di Balai Kota Jelang Setahun Jadi Pj Gubernur DKI
15 Oktober 2023
Posko Pengaduan di Balai Kota DKI yang sempat dibuka kembali saat Heru Budi awal menjabat rupanya sempat dihentikan.
Baca SelengkapnyaMembeludaknya Jemaah Salat Ied di Kompleks Balai Kota Yogyakarta Hari Ini
22 April 2023
Sekitar lima ribu jemaah menjalankan salat Ied di kompleks Balai Kota Yogyakarta hari ini.
Baca SelengkapnyaAlasan DKI Jakarta Renovasi Tempat Penitipan Anak Negeri Bale Bermain di Balai Kota
17 Maret 2023
DKI Jakarta menyatakan renovasi Balai Kota untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pegawai.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Tiba di Balai Kota Jakarta, Temui Heru Budi
20 Desember 2022
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini.
Baca SelengkapnyaAda 4 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 600 Personel
12 Desember 2022
Kapolres berharap tidak ada penutupan jalan akibat demo di Jakarta Pusat hari ini, namun pengguna jalan menghindari jalan sekitaran Monas.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Tolak Pemindahan Pelican Crossing di Depan Perpustakaan Nasional
11 Desember 2022
Pelican Crossing di Jalan Medan Merdeka Selatan dinilai memudahkan warga yang ingin ke Halte Transjakarta Balai Kota dan IRTI Monas
Baca SelengkapnyaTagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin
2 Desember 2022
Warga Kampung Bayam hingga kini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan Pemprov DKI era Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaDemo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat
2 Desember 2022
Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.
Baca Selengkapnya