Jokowi-JK, umumkan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo akan menggunakan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2015. "Apa pun keputusan pemerintah saat ini akan kami jalankan dulu," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 17 September 2014.
Angka-angka tersebut antara lain alokasi Rp 18 triliun untuk rapat-rapat kementerian lembaga, yakni Rp 6,25 triliun untuk rapat dalam kota dan Rp 11,9 triliun untuk rapat luar kota. Selain itu, ada juga alokasi Rp 15,5 triliun untuk biaya perjalanan dinas. (Baca: Asumsi Makro RAPBN 2015 Disepakati)
Menurut Hasto, setelah mengkaji RAPBN 2015 dan menyiapkan beberapa langkah strategis agar bisa memperoleh ruang fiskal yang lebih besar, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan segera menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. "Sambil berjalan kami lakukan pembenahan," ujarnya.
Selain itu, Hasto mengatakan Jokowi tidak akan mencampuri kebijakan-kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Transisi, kata dia, juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk melakukan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga seperti penghematan pada pos belanja perangkat teknologi informasi, belanja iklan, dan belanja rapat.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
6 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
