KPK Tunggu Putusan Hakim Jerat Mertua Anas  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 16 September 2014 04:56 WIB

Pimpinan Pondok Pesantren Krapyak Bantul, Jogjakarta, Attabik Ali yang juga mertua Anas Urbaningrum memasuki ruang sidang untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 28 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat mertua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum, Attabik Ali.

Pasalnya, jaksa KPK membacakan surat yang mematahkan keterangan Attabik mengenai duit dolar yang digunakan untuk membeli tanah di Mantrijeron, Yogyakarta. (Baca: Amir Syamsuddin Berkisah Soal Anas Urbaningrum)

"KPK akan lihat apa putusan hakim terhadap fakta itu dan baru kemudian mengambil langkah hukum selanjutnya," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin, 15 September 2014.

Jaksa menemukan fakta ihwal tahun terbit duit sekitar US$ 1 juta (sekitar Rp 12 miliar) yang digunakan Attabik untuk membeli sebidang tanah di Mantrijeron, Yogyakarta, atau tepatnya di belakang Pondok Pesantren Krapyak yang dikelolanya itu.

Duit yang digunakan Attabik diawali huruf A serta diikuti angka lalu huruf tertentu. Jaksa lalu mengirim surat elektronik ke United State Departement of Justice dan menanyakan soal tahun terbit uang itu.

US Departement of Justice pun menyatakan kepada jaksa bahwa dolar itu terbitan tahun 2006 ke atas. Padahal, saat bersaksi di sidang Anas, Attabik mengaku mengumpulkan duit dolar sejak 1989. (Baca: Anas Urbaningrum Dituntut 15 Tahun Penjara)

Bambang meminta para saksi berkaca dari kasus ajudan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, Said Faisal alias Hendra. Faisal divonis 7 tahun bui karena terbukti berbohong untuk melindungi kejahatan korupsi atasannya, Rusli Zainal. "Faisal dihukum cukup berat karena memberikan kesaksian palsu sehingga dapat menyesatkan proses persidangan," kata Bambang.

Hingga kini, kata Bambang, KPK belum memutuskan untuk memproses Attabik ke ranah hukum. "Tapi akan mempertimbangkan semua itu untuk mengambil langkah selanjutnya," kata Bambang. (Baca: Pertimbangan yang Memberatkan Anas Urbaningrum)

Attabik, pemimpin Pondok Pesantren Krapyak yang cukup terkenal itu, mengklaim mempunyai penghasilan per tahun sekitar Rp 300-an juta. Namun, Attabik juga mengaku mempunyai penghasilan lain dengan menjual kamus bahasa Indonesia-Inggris-Arab.

Ihwal duit itu, bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku pernah memberi US$ 1 juta atau sekitar Rp 11 miliar ke Anas setelah Kongres Demokrat pada Mei 2010 selesai.

Menurut Nazar, uang itu lalu digunakan Anas untuk membayar tanah di Yogyakarta. Attabik sendiri mengaku membeli tanah seluas 7.800 persegi yang terbagi menjadi dua di daerah Mantrijeron, Yogyakarta, itu dari duitnya sendiri.

LINDA TRIANITA

Terpopuler


Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

11 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

12 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

12 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

13 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

15 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

1 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya