TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansya Djohan, mengatakan dia tetap optimistis DPR akan sepaham dengan pemerintah terkait polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada, yakni memilih opsi pilkada langsung atau lewat DPRD.

"Saya merasakan akan ada pergeseran dan perubahan. Mudah-mudahan jadi kenyataan," kata Djohermansyah di kantornya, Jumat, 12 September 2014. (Baca: Dukung Pilkada Lewat DPRD, Pengurus PDIP Terancam Sanksi )

Djohermansyah mengatakan lobi-lobi akan terus dilakukan dengan para fraksi yang masih berbeda pendapat dengan pemerintah. Bahkan, menurut. Djohermansyah, pemerintah berusaha bertemu dengan para pemimpin partai. "Kami juga memantau sikap mereka melalui media," kata Djohermansyah.

Namun, Djohermansyah menolak menyebutkan fraksi mana yang mulai melunak. "Saya harap sih Demokrat, Gerindra berubah sikap," katanya. (Baca: Menteri Amir: Presiden Tak Bisa Tarik RUU Pilkada)

Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang setuju pilkada lewat DPRD, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah.

Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung. (Baca: Soal Pilkada, Gus Solah Beda Pendapat dengan PBNU)

Sementara, pemerintah mendukung pilkada langsung. RUU ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 25 September 2014.

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ini Keunggulan iPhone 6 Ketimbang iPhone Lama
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
Hari Ini, Harga Elpiji Naik Rp 18 Ribu per Tabung