Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Monitoring Center (IMC) meragukan komitmen presiden terpilih, Joko Widodo, untuk memberantas mafia migas. Direktur IMC Wakil Kamal mengatakan penunjukkan Rini Soemarno dan Ari Soemarno ke dalam Tim Transisi patut dicurigai.
"Kemudian publik mulai mempertanyakan apa benar Jokowi berkomitmen untuk menegakkan pemerintahan bersih. Sementara Kepala Tim Transisi patut diduga tidak bersih, karena terlibat kasus di masa lalu," kata Wakil seusai konferensi pers di Jakarta, Jumat, 12 September 2014. (Baca: Rini: JK Ingatkan Tim Transisi Tenggat 3 Hari)
Wakil mengatakan Jokowi sangat vokal menjanjikan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih didasarkan revolusi mental. "Janji ini seharusnya dijalankan dengan konsisten," kata Wakil.
Wakil sangat menyayangkan penunjukkan Rini Soemarno sebagai kepala Tim Transisi. Menurut dia, penunjukkan Rini ke dalam Tim Transisi menunjukkan inkonsistensi dan 'blunder' Jokowi karena Rini memiliki rekam jejak keterlibatan masalah hukum.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Saat itu KPK meminta keterangan Rini untuk melakukan penyelidikan atas indikasi adanya tindak pidana korupsi atas penerbitan SKL BLBI.
"Di samping Rini Soemarno juga ada Ketua Pokja Energi Tim Transisi Ari Soemarno," kata Wakil menambahkan.
Wakil mengatakan keberadaan Ari Soemarno dalam Tim Transisi juga menunjukkan inkonsistensi Jokowi berantas mafia migas. "Mantan Dirut Pertamina tersebut malah pernah diduga terlibat korupsi sebesar Rp 1,7 triliun," kata Wakil.
IMC menekankan agar Jokowi tidak salah langkah dalam menentukan nama yang akan duduk di sejumlah pos kementerian. Kementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, menurut Wakil, sangat rentan dijadikan pos untuk menghimpun dana-dana politik.
"Jokowi perlu sangat berhati-hati dalam menentukan kabinet, jangan sampai malah yang dipilih itu nama-nama yang tersangkut paut atau berkaitan dengan mafia migas," kata Wakil.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
