Jokowi mengunjungi Museum Bung Karno di Denpasar, Bali, 30 Agustus 2014. Jokowi juga menghadiri acara syukuran atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 bersama relawan. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan Joko Widodo, Presiden terpilih 2014 mempunyai peluang untuk menyelesaikan kasus Hak Asi Manusia.
"Ada beberapa peluang Jokowi yang bisa jadi manfaat," kata Syamsuddin di Kontras dalam diskusi publik, Kamis, 11 September 2014. (Baca: 7 Kasus HAM yang Jadi PR Jokowi)
Peluang pertama menurut Syamsuddin adalah pernyataan Jokowi yang sangat percaya diri tentang komitmen. "Ada satu statement Jokowi yang bagus," kata dia. Pernyataan Jokowi itu adalah,"Komitmen tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau ada niat dan kemampuan."
Menurut Syamsuddin, dengan pernyataan Jokowi ini semoga bisa menyelesaikan kasus HAM. "Ya sesuai komitemen Jokowi dalam visi dan misinya," katanya.
Sebelumnya, selama ini kasus HAM di Indonesia tidak pernah ada penyelesaian. Padahal pelanggaran HAM telah banyak terjadi. Misalnya, kasus Munir Said Thalib pada 7 September 2004, kasus Tanjung Priok pada 12 September 1984, dan kasus Semanggi II pada 24 September 1999. (Baca: Hari Kematian Munir Diusulkan Menjadi Hari Pejuang HAM)
Pemerintahan Jokowi nantinya diharapkan dapat menuntaskan kasus HAM ini. Apalagi dalam visi dan misi ketika kampanye Pilpres 2014, Jokowi menjanjikan penyelesaian kasus HAM. (Baca: PPIA Australia Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Munir )
Selain itu peluang lain adalah Jokowi tidak punya beban masa lalu. "Dia bebas dan tidak terikat dengan kasus HAM," kata Syamsuddin. Jokowi tidak seperti tokoh-tokoh politik lain di Indonesia yang punya catatan hitam. "Ini peluang besar bagi dia," katanya.
Peluang berikutnya adalah dukungan masyarakat sangat besar kepada Jokowi. "Apalagi ketika Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus HAM," kata dia.
Menurut Syamsuddin, masyarakat tertarik dengan Jokowi salah satunya karena janjinya menyelesaikan kasus HAM. "Karena itu dukungan masyarakat luar biasa," kata dia.
Dukungan masyarakat itu berasal dari mereka yang sudah lelah menanti penyelesaian kasus HAM. "Karena itu Jokowi harus menepati janjinya," ujar dia.
