Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta periode 2012-2016. Istimewa
TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Gara-gara menolak RUU Pilkada, Ahok memilih mundur sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya. (Baca: Ahok Curhat Mundur kepada Dua Orang Ini)
Ternyata, bukan cuma Ahok yang menolak RUU Pilkada. Kader Partai Golongan Karya, yang juga Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, ikut menolak RUU Pilkada. "Saya kira ini bukan soal antarpartai lagi, tapi nasib demokrasi kita ke depan," ujar Haryadi kepada Tempo, Rabu petang ,10 September 2014. (Baca: Ahok Mundur, Gerindra Dinilai Kehilangan Pamor)
Haryadi merupakan produk pilkada langsung yang diusung partai pohon beringin sejak menjabat wakil wali kota dan akhirnya terpilih menjadi wali kota pada 2011. Meskipun saat ini Golkar menjadi lokomotif dalam koalisi Merah Putih yang mendorong disahkannya RUU Pilkada, Haryadi melihat langkah itu terlalu tergesa-gesa dan kurang matang.
"Seharusnya, yang diajak bicara bukan partai dengan partai, tapi masyarakat dulu, maunya seperti apa," tuturnya. Menurut dia, ketika sudah menjadi kepala daerah, yang bersangkutan seharusnya tak lagi bicara kepentingan partai atau kelompoknya. "Dengan RUU Pilkada ini, saya pesimistis kepala daerah terpilih bisa mengabdi sepenuhnya pada rakyat," katanya.
Alasan penghematan biaya pilkada jika dipilih DPRD dianggap Haryadi hanya dampak kecil yang tak sebanding dengan proses demokrasi yang berjalan. "Penyelenggaraan pilkada langsung tinggal dibenahi saja agar hemat dan berkualitas, semua elemen diperbaiki. Tapi tak perlu diubah sistemnya secara total," tuturnya.
Haryadi enggan berkomentar banyak soal sikap Golkar tersebut. "Menurut saya, pilkada langsung jauh lebih baik, karena kepala daerah harusnya milik rakyat tanpa kecuali, tidak partai-partaian lagi," ujarnya.
