Kasus Asusila Gubernur Riau, Baru 1 Saksi Diperiksa

Reporter

Rabu, 10 September 2014 08:39 WIB

Annas Maamun, Gubernur Riau. riaukepri.com

TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia Boy Rafli Amar mengatakan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) masih terus mengusut kasus Gubernur Riau Annas Maamun. "Masih tahap pemeriksaan saksi," ujar Boy saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 September 2014.

Menurut Boy, masih satu saksi yang diperiksa. "Jumat pekan lalu diperiksa," kata dia. Saksi yang telah diperiksa adalah putri Soemardhi Thaher yang diduga mengalami pelecehan. (Baca:Dikepung Mahasiswa, Gubernur Riau Asusila Ngacir)

Sebelumnya, mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Soemardhi Thaher melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas diadukan karena melecehkan anak Soemardhi, WW, saat sedang berkunjung ke rumah Annas. Laporan Soemardhi telah masuk ke Bareskrim Polri dengan nomor pengaduan LP/797/VII/2014/Bareskrim.

Bareskrim masih fokus untuk memeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apakah sesuai dengan fakta atau tidak. "Karena itu masih saksi yang diperiksa," ujar Boy. (Baca:8 Kontroversi Gubernur Riau yang Jadi Sorotan)

Adapun jadwal pemanggilan Annas, Boy mengatakan belum bisa memastikan. "Melihat hasil BAP dulu baru bisa ditentukan," ujarnya. Apabila hasil BAP menyatakan Annas bersalah, maka akan secepatnya dipanggil dan diproses. "Tunggu saja selesai diselidiki," ujar dia.

ODELIA SINAGA




Baca juga:
RUU Pilkada Sah, JJ Rizal Mau Masuk Parpol
Kalla Boyong Barang Ini ke Rumah Dinas Wapres
iPhone 6 Plus, Phablet Pertama Keluaran Apple
LSM Ajak Rakyat Lawan Penghapusan Pilkada Langsung

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

7 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

22 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya