Petugas melakukan pengitungan surat suara saat Pemilukada ulang di Perumahan Griya pamulang 2, Tanggerang Selatan, Minggu (27/2). Pemilihan kepala daerah ulang Tanggerang Selatan diadakan serentak hari ini. TEMPO/Arie Basuki
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah berkeras memilih opsi pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
"Sikap pemerintah tetap, pemilu gubernur dan bupati/wali kota dipilih langsung," ujar Djohermansyah di Kompleks Parlemen, Selasa, 9 September 2014. (Baca: LSM Tuntut RUUPilkada Disetop)
Menurut Djohermansyah, dia akan terus melakukan lobi pada fraksi-fraksi yang tidak setuju pilkada langsung. "Kami akan persuasi fraksi-fraksi pada minggu-minggu terakhir ini," ujar dia.
Ada enam fraksi yang tidak menyetujui mekanisme pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura sebaliknya.
Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung. (Baca: Gamawan Ingin RUUPilkada Segera Disahkan)
Djohermansyah mengatakan pihaknya tidak akan menarik pembahasan RUU ini meskipun mayoritas fraksi berbeda pendapat dengan pemerintah. "RUU ini sudah dibahas sejak 2012, sudah terlalu lama," ujar dia.
Pemerintah dan DPR akan kembali membahas RUU Pilkada hari ini dan besok. Selanjutnya, akan diambil putusan tingkat pertama pada 11 September kemudian tanggal 12 September dengan agenda pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR.
RUU Pilkada adalah usul pemerintah untuk menggantikan aturan lama dalam UU Nomor 32/2004 juncto UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan lama mencantolkan pemilihan kepala daerah ke undang-undang tersebut. RUU ini sudah digodok di DPR sejak 2012.
Adapun, DPR menargetkan pengesahan RUU ini pada akhir bulan ini atau bulan terakhir masa kerja anggota parlemen periode 2009-2014. Anggota DPR yang baru akan dilantik pada 1 Oktober 2014.
