TEMPO.CO, Jakarta - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa menghasilkan sejumlah poin penting untuk dijadikan bahan rekomendasi bagi pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Tokoh NU: Hari Santri Nasional Baru Angin Surga)
Selain tiga usulan untuk arsitektur kabinet Jokowi-Kalla, PKB juga mengusulkan hari baik sebagai peringatan Hari Santri Nasional. "Ada dua opsi, setiap tanggal 1 Muharram atau 22 Oktober," kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September 2014.
Menurut Marwan, Hari Santri Nasional ini dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap perjuangan para santri yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan pembangunan. Pilihan selain tanggal 1 Muharram, yaitu tanggal 22 Oktober, didasari alasan yang cukup kuat. (Baca: Jokowi Dukung Penetapan Hari Santri Nasional)
"Tanggal 22 Oktober itu hari monumental di mana resolusi jihad Nahdatul Ulama dikeluarkannya KH Hasyim Asyari. Kemudian meletuslah perang 10 November di Surabaya itu," kata dia.
Saat kampanye pemilu presiden, Joko Widodo atau Jokowi, sempat berjanji memperjuangkan usulan pimpinan Pondok Pesantren Babussalam KH Thoriq mengenai Hari Santri Nasional. (Baca: Begini Sejarah Ide Hari Santri Nasional dan Jokowi Janji 1 Muharam Hari Santri Nasional)
MUNAWWAROH
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Makam Nabi Muhammad Akan Dipindahkan
Misteri Batu Berjalan di Lembah Kematian Terkuak
ISIS Kembali Eksekusi Jurnalis Amerika Serikat
Abraham Sebut Jero Wacik Serakah
Berita terkait
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
1 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
12 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
12 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
14 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
17 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
18 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
21 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
22 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
22 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
23 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca Selengkapnya