TEMPO.CO, Banyuwangi - Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Jawa Timur, Tutut Hariyadi, meminta Universitas Airlangga (Unair) menunda perkuliahan kampusnya di Banyuwangi yang rencananya dimulai 8 September 2014. Perkuliahan Unair Banyuwangi diminta ditunda sepanjang masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Kalau diteruskan bisa berakibat hukum," kata Tutut memperingatkan dalam keterangannya kepada pers, Selasa, 2 September 2014.
Menurut Tutut, Unair harus menunda perkuliahan hingga ada putusan hukum dari PTUN. Alasannya, apabila hasil pengadilan memenangkan Untag, tidak akan berakibat merugikan keuangan negara dan juga mahasiswa bersangkutan.
Kuasa hukum Untag, Jaenuri, menambahkan, pembukaan kampus Unair di Banyuwangi telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Dia menunjuk surat mandat penyelenggaraan Unair di Banyuwangi Nomor 276/E.E2/DT/2014 tanggal 21 Maret 2014, hanya diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso.
"Padahal dalam Permendiknas, surat mandat seharusnya diterbitkan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan," kata Jaenuri.
Selain menggugat ke PTUN, Untag juga telah mengajukan judicial review Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Berkas gugatan dan judicial review itu telah diajukan pada 10 Juni 2014.
Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Unair Tjitjik Srie Tjahjandari mengatakan pihaknya akan tetap memulai perkuliahan pertama di Banyuwangi pada 8 September. Menurut dia, Unair tidak terpengaruh dengan adanya gugatan hukum di PTUN. "Tidak ada masalah meski ada gugatan," kata dia.
Menurut Tjitjik, peresmian kampus Unair di Banyuwangi itu akan dilakukan langsung oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Muhammad Nuh.
