TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan posisi terakhir kas Komisi saat ini hanya Rp 1,5 miliar. "Posisi keuangan KPU tidak lebih dari Rp 2 miliar saja, bahkan 1,5 miliar," kata Husni saat rapat dengar pendapat di DPR, Senin, 1 September 2014. (Baca: Diancam Mau Diculik, Ketua KPU: Untuk Apa?)
Husni mengatakan hingga saat ini KPU tak pernah mengeluarkan duit miliaran rupiah seperti yang banyak digunjingkan akhir-akhir ini. "Jadi enggak pernah itu ada puluhan miliar. Saya juga tidak pernah mengeluarkan uang lebih dari uang kehormatan saya," katanya.
Husni juga telah menyampaikan penyerapan anggaran KPU tahun 2013 sebesar 69,58 persen atau Rp 5.908.346.993.000, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 8.492.009.875.000. (Baca: Polisi Tolak Laporan Fadli Zon Ihwal Ketua KPU)
Untuk tahun anggaran berikutnya, anggota KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 726 miliar dalam RAPBN 2015. "Dari anggaran Rp 1,1 triliun, kami meminta tambahan sebesar Rp 726 miliar," kata Arief di Kompleks Parlemen Senayan, Senin sepekan lalu.
Adapun tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan Graha Pemilu, remunerasi, pemberian penghargaan kepada anggota KPU, serta pembentukan kesekretariatan dan rekrutmen anggota KPU di daerah otonomi baru. "Kalau tak disetujui, ya, berarti program-program itu tak bisa jalan," katanya.
Graha Pemilu adalah gedung yang akan digunakan bersama Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pembangunan gedung baru tersebut, menurut Arief, dilakukan untuk memudahkan koordinasi di antara tiga lembaga tersebut.
Selain itu, kondisi gedung lama mereka sudah tidak mumpuni. Sedangkan pembentukan kesekretariatan dan rekrutmen KPU baru akan dilakukan di 15 daerah otonomi baru.
FEBRIANA FIRDAUS
Baca juga:
Akhirnya, Florence 'Ratu SPBU' Bebas dari Tahanan
Bulan Ini, EE Mangindaan Tinggalkan Kursi Menteri
Begini Syarat Polisi Tangkap Kartel Narkoba di LP
Ekspor Minyak Mentah Indonesia Lesu
Berita terkait
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
43 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaKIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
58 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
1 Maret 2024
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
1 Maret 2024
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya
28 Februari 2024
Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?
20 Februari 2024
Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaTren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo
14 Februari 2024
Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaJika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya
12 Februari 2024
Jika calon pemilih tiba-tiba sakit, yang tidak memungkinnya menuju TPS. Apakah hak pilihnya hangus? Tidak
Baca Selengkapnya