TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan lembaganya belum melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sebelumnya, Abraham memastikan gelar perkara akan dilakukan sebelum Lebaran.
"Belum," ujar Abraham di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014. "Terminologi habis Lebaran, bulan depan juga habis Lebaran."
Abraham menuturkan penyidik masih mendalami kasus itu. "Kesimpulannya nanti satgas akan menyampaikan hasil ekspos di internal pimpinan dan diajukan kepada pimpinan," katanya. Nanti, ujar dia, pimpinan beserta penyidik akan memutuskan.
Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada sejumlah bank pada 1997-1998. KPK menduga terjadi dugaan korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan.
Terkait dengan penyelidikan itu, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie. Abraham menyatakan KPK tidak takut memeriksa Megawati.
"Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli, apakah itu Megawati atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham.
SINGGIH SOARES
"Belum," ujar Abraham di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014. "Terminologi habis Lebaran, bulan depan juga habis Lebaran."
Abraham menuturkan penyidik masih mendalami kasus itu. "Kesimpulannya nanti satgas akan menyampaikan hasil ekspos di internal pimpinan dan diajukan kepada pimpinan," katanya. Nanti, ujar dia, pimpinan beserta penyidik akan memutuskan.
Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada sejumlah bank pada 1997-1998. KPK menduga terjadi dugaan korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan.
Terkait dengan penyelidikan itu, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie. Abraham menyatakan KPK tidak takut memeriksa Megawati.
"Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli, apakah itu Megawati atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham.
SINGGIH SOARES
