TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menginginkan gedung kantor baru. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan rencana pembangunan kantor itu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja KPU.

"Kantor yang sekarang di Imam Bonjol itu terlalu kecil, rencananya kantor baru itu tidak hanya untuk KPU. Bawaslu dan DKPP akan menjadi satu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja," kata Arief saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: KPU Tetap Lantik Anggota DPR yang Dipecat Golkar)

Arif mengatakan gedung yang dia sebut bernama Graha Pemilu tersebut diproyeksikan berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Adapun anggaran yang diajukan untuk pembangunan gedung itu diestimasi senilai Rp 450 miliar.

"Kami sudah sempat ajukan pada APBN 2013 lalu, tapi telat. Jadi baru diajukan lagi sekarang. Untuk tanah senilai Rp 300 miliar, sisanya Rp 150 miliar untuk bangunan dan kelengkapan lainnya," katanya. (Baca: KPU-Bawaslu Usulkan Peradilan Khusus Pemilu)

Arief mengatakan pengajuan anggaran untuk pembangunan kantor Graha Pemilu ini diserahkan kepada DPR. Dia juga berkata bahwa KPU tidak bisa mendesak DPR apabila tidak menyetujui anggaran itu. "Kami coba ajukan dulu ke DPR. Kalau ditolak, ya, berarti akan tetap di kantor yang lama," katanya.

Pendapat serupa juga dilontarkan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Dia membenarkan pembangunan gedung baru itu bertujuan untuk mempermudah koordinasi kerja tiga lembaga pemilu, yaitu DKPP, Bawaslu, dan KPU. (Baca: KPU Raih Penghargaan dari MURI)

"Pemilu elemen penting bagi demokrasi. Saya kira akan berdampak baik pada efektivitas kerja, jadi perlulah pembangunan itu karena kantor kami di Imam Bonjol pun space-nya terbatas," ujarnya.

Hadar menjelaskan gedung kantor Graha Pemilu itu memiliki konsep integrasi di antara ketiga lembaga pemilu, baik Bawaslu, DKPP, maupun KPU, dalam satu lokasi. Meski begitu, Hadar mengaku terlalu buru-buru untuk disimpulkan bahwa pembangunan tersebut sudah pasti. "Masih jauh, kan baru diusulkan dalam permintaan bujet tambahan," katanya.

NURIMAN JAYABUANA

Baca juga:
Suhardi Mencoba Bangkit dari Tempat Tidur
Jokowi Belum Tawari Muhaimin Jabatan Menteri
Ahok Sebut Jokowi Baru Tiga per Empat Presiden
KPK, Polri, dan Kemenkeu Bahas Sektor Tambang