Ruhut Ajak PDIP Barter Pimpinan DPR dengan MPR

Reporter

Selasa, 26 Agustus 2014 12:31 WIB

Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan anggota fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), saat mengikuti dialektika demokrasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan partainya tak keberatan bila kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diduduki politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Secara prinsip, kami tak keberatan PDIP jadi ketua karena kami pernah merasakannya,” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2014. (Baca: Dukung Puan, PDIP Lobi PAN dan Golkar)

Menurut Ruhut, PDIP sangat layak mendapatkan kursi Ketua DPR karena telah berhasil meraih suara tertinggi pada pemilu 9 Juli lalu. Penghargaan pada PDIP, menurut Ruhut, sama dengan yang diterima Demokrat saat memenangi pemilu pada 2009 lalu. Saat itu Demokrat otomatis menjadi Ketua DPR, sedangkan partai koalisi pendukung mengisi posisi Wakil Ketua DPR. (Baca: Partai Koalisi Prabowo Jegal PDIP Jadi Ketua DPR)

Meski begitu, Ruhut meminta PDIP tetap tunduk dengan keputusan DPR yang telah mengesahkan revisi atas Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dalam revisi itu, kursi Ketua DPR tak lagi otomatis diberikan kepada partai pemenang pemilu, tetapi melalui mekanisme voting. “Sampai ada putusan atas uji materi UU MD3, semua pihak tentu harus tunduk pada aturan baru,” ujar Ruhut.

Mengenai pemilihan Ketua DPR nanti, Ruhut mengatakan, partainya sangat berpeluang mendukung PDIP. Bila merujuk pemilihan Ketua DPR 2009 lalu, persahabatan PDIP dan Demokrat, kata Ruhut, cukup dekat. (Baca: Puan Maharani Berharap SBY dan Mega Berdamai.) Buktinya, Demokrat memberi kesempatan PDIP untuk menjadi Ketua MPR. Bentuk kerja sama ini, kata dia, bisa saja terulang kembali pada pemilihan pimpinan DPR Oktober nanti. “Kalau kami diberi kursi Ketua MPR, kami akan berterima kasih sekali,” katanya.

Namun Ruhut menyatakan sikap resmi partai mengenai koalisi tetap bergantung pada keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya SBY akan bertemu dengan Jokowi awal September mendatang di Bali. “Kami tunggu saja apa hasil pembicaraannya,” ucap Ruhut.

Saat ini Demokrat menjadi satu-satunya partai yang mengaku tak terikat dengan salah satu kubu peserta pemilihan presiden dengan jumlah kursi DPR sebanyak 61. Sedangkan kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki 207 kursi. Jumlah ini jauh di bawah Koalisi Merah Putih yang memiliki 292 kursi, yang menjagokan Golkar untuk posisi Ketua DPR.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:

Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

2 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

6 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

20 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

21 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

21 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

22 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

23 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

23 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya