Kubu Prabowo Laporkan Kerusuhan Depan MK ke Polisi

Reporter

Senin, 25 Agustus 2014 14:24 WIB

Massa pendukung Prabowo - Hatta memukulkan tiang bambu ke barisan polisi di bundaran Patung Kuda, Jakarta, 21 Agustus 2014. Massa mencoba menerobos blokade untuk mendekati gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Amton Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburrahman, berencana melaporkan kerusuhan akibat demonstrasi di bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, ke Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Habiburrahman, kepolisian harus menindak anggotanya yang melakukan kekerasan kepada beberapa pendemo.

"Terjadi penembakan dengan peluru," kata Habiburrahman di Mabes Polri pada Senin, 25 Agustus 2014. Dia mengklaim memiliki foto kejadian tersebut. Menurut dia, ada peluru yang mengenai orang sehingga pipinya bolong dan terkena pelipis. "Saya ketemu langsung dengan korban tersebut," katanya. (Baca: Demonstrasi Pro Prabowo Bikin DKI Rugi Rp 200 Juta)

Demonstrasi para pendukung Prabowo-Hatta terjadi pada Kamis, 21 Agustus 2014. Ribuan pendukung memenuhi sekitar bundaran patung kuda dan bundaran Hotel Indonesia untuk mengawal sidang putusan pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: Gara-gara Brutal Pendukung Prabowo Ditangkap)

Menurut Habiburrahman, mereka akan bekerja sama dengan Komnas Hak Asasi Manusia untuk menginvestigasi kerusuhan ini. Saat ini Habiburrahman masih mengumpulkan data korban di beberapa rumah sakit di Jakarta sehingga dirinya belum memastikan kapan akan melapor.

Menurut juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, tindakan yang dilakukan polisi kepada massa sudah sesuai aturan. Menurut Ronny, demonstrasi juga mengakibatkan dua perwira polisi mengalami luka pada bagian punggung akibat ditabrak mobil salah satu pendukung. "Tindakan memang harus diambil oleh polisi kepada situasi massa yang cenderung mengarah pada brutal dan anarkisme," kata Ronny, Jumat pekan lalu.

ROBBY IRFANY

Terpopuler
Effendi Simbolon: Wagub DKI Jakarta Hak PDI Perjuangan
Istri Wakil Wali Kota Antre Bensin Eceran di Tegal
Klarifikasi Jokowi Soal "SBY Merecoki" Diapresiasi
Angel Di Maria Segera Berseragam MU
Dewan Pendidikan Kritik Kurikulum 2013 yang Amburadul











Advertising
Advertising

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

4 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

5 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

5 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya