Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istri Ny Ani Yudhoyono berfoto bersama sejumlah pejabat dan anggota parlemen seusai menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri menyarankan agar semua pihak melakukan rekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemiilihan presiden, kemarin. Menurut dia, perlu ada komunikasi untuk mencairkan ketegangan selama proses pemilihan presiden lalu.
Dalam rangka rekonsiliasi itu, PKB mengusulkan seluruh kekuatan politik di DPR berbagi kekuasaan. Kursi pimpinan DPR dan MPR didistribusikan habis untuk semua partai yang berhasil lolos di Senayan.
Jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR itu, menurut dia, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR/MPR, yakni 10. "Jadi pas! Partai-partai yang menang maupun yang kalah di pilpres bisa dapat semua," ujarnya.
Hanif menilai pembagian ini baik untuk mengawali rekonsiliasi politik setelah pilpres. Menurut dia, Indonesia tak bisa diurus oleh satu-dua kelompok saja. "Republik ini milik kita semua," katanya. (Baca: Wiranto Sebut Kriteria Calon Menteri Jokowi-Kalla)
Hanif juga berpendapat setelah MK memutuskan sengketa tersebut, maka proses politik maupun hukum terkait pilpres sudah harus dinyatakan cukup. Tak perlu lagi membuang-buang energi untuk mempersoalkan hal yang sudah selesai.
"Sebagai bangsa, kita harus segera move on, bergerak maju untuk wujudkan Indonesia baru yang lebih baik, Indonesia hebat lahir dan batin," ujarnya.
