Putusan MK, Polda Jabar Cegah Mobilisasi Massa  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 20 Agustus 2014 17:33 WIB

Sejumlah personel Gegana Brimob Polda Metro Jaya melakukan pegamanan Gedung MK dengan menggunakan senjata di Jakarta, Rabu 6 Agustus 2014. Petugas kepolisian memperketat keamanan Gedung MK dengan melakukan pengamanan tiga lapis pada sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Mochamad Iriawan mengatakan akan mengerahkan sekitar 20 ribu lebih personel di wilayah Jawa Barat untuk mengamankan sidang putusan Mahkamah Konstitusi perihal gugatan hasil pemilu presiden 2014, Kamis, 21 Agustus 2014.

"Kami sudah siap membantu mengamankan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh polres di wilayah Jabar melakukan hal itu," katanya di Markas Polda Jabar, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: Begini Perayaan ala Tim Prabowo Jika Menang di MK)

Selain itu, menurut dia, pengerahan sejumlah personel tersebut untuk mencegah mobilisasi massa yang tak puas dengan hasil putusan MK. Meskipun hingga hari ini masih belum menemukan fakta mobilisasi massa di lapangan, pihaknya telah mendapat informasi bakal ada pergerakan massa sebanyak 2.000 orang di wilayah Bogor dan Karawang.

"Informasi ada, tapi secara fakta di lapangan masih belum ada. Yang pasti kita sudah memasang anggota di Pantura dan selatan," ujarnya. (Baca: 30 Ribu Personel TNI Siap Amankan Putusan MK)

Potensi bentrok di antara dua kubu pendukung peserta pilpres 2014, Iriawan mengatakan, tidak akan terjadi. Pasalnya, menurut informasi yang ia dapatkan, potensi pergerakan massa hanya ada dari satu kubu, yakni kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Potensi bentrokan insya Allah tidak ada," ucapnya. (Baca: SBY Minta Masyarakat Terima Putusan MK)

Sebelumnya Polda Jabar pun telah mengirim tiga kompi Brimob ke Jakarta untuk membantu pengamanan di wilayah tersebut. Terpantau hari ini di halaman Mabes Polda Jabar telah disiapkan puluhan kendaraan siap tempur. "Meskipun diminta Mabes Polri hanya enam polres penyangga, kami siap mengamankan seluruh wilayah Jabar," ucapnya.

IQBAL T. LAZUARDI S.

Terpopuler
Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang
ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS




Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

1 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya